Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung/Net
Pemimpin oposisi Korea Selatan, Lee Jae-myung resmi mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden sela yang dijadwalkan pada 3 Juni mendatang.
Keputusan ini diambil hanya beberapa hari setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan mencopotnya dari jabatan.
Dalam sebuah pernyataan video pada Kamis, 10 April 2025, Lee menyoroti perlunya menyatukan kembali bangsa yang terpecah dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui peran aktif pemerintah. Ia menyebut situasi politik saat ini sebagai refleksi dari kesenjangan sosial yang semakin melebar.
“Kita memiliki lebih banyak kekayaan dibanding masa lalu, tetapi kekayaan terlalu terkonsentrasi di area tertentu. Dengan pengembangan bakat yang dipimpin pemerintah dan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan teknologi, kita dapat menghidupkan kembali ekonomi," ujarnya, seperti dimuat
ABC News. Lee, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota parlemen, wali kota, dan gubernur provinsi, dikenal karena pendekatannya yang blak-blakan dan anti-elitis.
Ia sempat kalah tipis dari Yoon dalam pemilu 2022 dan sejak saat itu memimpin kampanye untuk menggulingkan Yoon, terutama terkait keputusan kontroversial sang presiden soal deklarasi darurat militer pada Desember lalu.
Lee menekankan pentingnya menjaga hubungan strategis dengan sekutu utama, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, tetapi menegaskan bahwa "kepentingan nasional Korea Selatan harus selalu menjadi yang utama dalam setiap keputusan."
Pencalonan Lee menambah dinamika baru dalam kontestasi politik Korsel, terutama di tengah krisis internal Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang tengah dilanda perpecahan usai kejatuhan Yoon.
Setidaknya sepuluh politisi dari kubu konservatif diperkirakan akan maju, termasuk mantan Menteri Tenaga Kerja Kim Moon Soo dan Wali Kota Daegu Hong Joon-pyo.
Kweon Seong-dong, ketua PPP sekaligus loyalis Yoon, melontarkan kritik keras terhadap Lee. Ia menuduh bahwa kemenangan Lee hanya akan memperburuk polarisasi.
“Jika Lee menjadi presiden, ia akan dengan kejam menggunakan pedang dogmatisme dan pembalasan. Ia akan semakin memperdalam perpecahan negara,” tegas Kweon.
Sementara itu, Lee juga tengah menghadapi tantangan hukum yang cukup serius. Ia sedang menjalani lima persidangan atas tuduhan korupsi dan kejahatan lainnya, meskipun belum ada vonis yang dijatuhkan.
Di sisi lain, Han Dong-hoon, kepala faksi anti-Yoon dalam PPP, turut mengumumkan pencalonannya pada hari yang sama dengan Lee. Ia menempatkan dirinya sebagai figur konservatif moderat yang menentang darurat militer dan menyerukan penolakan terhadap “pemerintahan monster” yang ia klaim akan dibentuk oleh Lee.
