Menteri Luar Negeri Sugiono/Net
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan relokasi warga Gaza, melainkan hanya akan menampung mereka untuk sementara waktu.
Klarifikasi ini muncul sebagai respons terhadap spekulasi mengenai peran Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan yang terjadi akibat perang di Gaza.
Menlu RI mengungkapkan bahwa Indonesia telah lama menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan Palestina.
"Solidaritas rakyat dan Pemerintah Indonesia ditunjukkan melalui berbagai bantuan, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kemanusiaan," kata Menlu dalam pernyataan resmi pada Kamis, 10 April 2025.
Indonesia, lanjutnya, selalu mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui prinsip Solusi Dua Negara dan mendesak penghentian segala bentuk kekerasan.
Menlu juga menekankan bahwa Indonesia siap berperan lebih aktif dalam penyelesaian konflik ini, jika diminta oleh pihak terkait.
"Indonesia juga siap menerima korban perang, terutama warga sipil yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di Indonesia," ungkap Menlu.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia siap memberikan perawatan kepada anak-anak yatim piatu yang menjadi korban perang dan mengalami trauma.
Namun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menlu menegaskan bahwa keberadaan warga Gaza di Indonesia akan bersifat sementara dan tidak dimaksudkan untuk memindahkan mereka dari tanah airnya.
"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merekolasi atau memindahkan Warga Palestina dari Tanah Airnya. Setiap upaya yang mengubah 'demografi' Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional," jelasnya.
Indonesia juga telah mengirimkan Tim Kesehatan TNI ke Mesir dan Gaza untuk melakukan misi kemanusiaan, serta bekerja sama dengan negara-negara seperti Mesir, Turki, Qatar, dan UAE, yang telah lebih dulu menerima warga Palestina sebagai korban perang.
Menlu RI menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang melakukan konsultasi dengan berbagai negara, terutama Pemerintah Palestina, untuk memastikan bahwa segala langkah yang diambil demi kepentingan rakyat Palestina dan mendapat dukungan dari negara-negara di kawasan.
"Di tingkat nasional, Kemlu akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti arahan Presiden mengenai aspek teknis pelaksanaan bantuan tersebut," tambah Sugiono.
Menurut Menlu, waktu pelaksanaan rencana tersebut akan ditetapkan apabila semua konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan teknis dapat diselesaikan.
"Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melanjutkan konsultasi dengan berbagai negara dan persiapan di dalam negeri sebelum pelaksanaan rencana tersebut," tandasnya.
