Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net

Dunia

Prancis Berencana Akui Palestina sebagai Negara pada Juni 2025

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 11:52 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Palestina sebagai negara dalam beberapa bulan mendatang. 

Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan televisi France 5 pada hari Rabu, 9 April 2025, di mana Macron mengungkapkan niatnya untuk melaksanakan pengakuan tersebut pada konferensi PBB mengenai konflik Israel-Palestina di bulan Juni.

“Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron, seperti dimuat AFP.


Ia juga menegaskan bahwa pengakuan Prancis terhadap Palestina dilakukan karena menilai langkah tersebut sudah benar.

 “Saya tidak melakukannya untuk menyenangkan siapa pun. Saya akan melakukannya karena pada suatu saat nanti itu akan benar.”

Merespons pengumuman Macron, Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin menyebutnya sebagai langkah yang benar dan selaras dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina serta mendukung solusi dua negara.

Namun, langkah ini mendapat penentangan keras dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menegaskan bahwa setiap pengakuan sepihak terhadap negara Palestina akan membuat Hamas semakin percaya diri.

"Tindakan semacam ini tidak akan mendekatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan kita, tetapi sebaliknya, mereka hanya akan semakin menjauhkannya," tegas ya.

Hingga saat ini, Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat oleh 146 dari 193 anggota PBB. 

Beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman masih menahan diri untuk memberikan pengakuan penuh terhadap Palestina. 

Meski demikian, Macron optimis akan adanya “dinamika kolektif” di kawasan Timur Tengah yang berpotensi membuka jalan bagi pengakuan negara Israel oleh negara-negara tersebut.

Pengakuan Palestina oleh Prancis akan menjadi tonggak penting dalam kebijakan luar negeri negara tersebut yang telah lama mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. 

Keputusan ini juga diharapkan memperkuat posisi Prancis dalam perjuangan melawan negara-negara yang menolak hak Israel untuk eksis, seperti Iran. 

Meskipun demikian, langkah ini berisiko menambah ketegangan dengan Israel, yang tetap berpendapat bahwa pengakuan negara Palestina pada tahap ini terlalu dini. 

Dalam beberapa kesempatan terakhir, Macron juga menegaskan penentangannya terhadap pemindahan atau aneksasi wilayah di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel, mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya