Berita

Ilustrasi daging/Ist

Bisnis

Mappan:

Kuota Impor cuma Untungkan Kartel

RABU, 09 APRIL 2025 | 23:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak disambut suka cita.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa 8 April 2025.

Ketua Umum Masyarakat Peduli Pangan Nasional (Mappan) Wignyo Prasetyo mengatakan, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak telah membuka peluang bagi siapa pun untuk memperoleh impor. 


"Kita apresiasi apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu,” kata Wignyo dalam keterangannya, Rabu 9 April 2025.

Menurut Wignyo, salama ini sistem kuota impor hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. 

“Kota impor selama cuma untungkan para kartel. Kartel yang untung hingga triliunan rupiah, dan harga selalu tinggi," kata Menurut Wignyo.

Wignyo mencontohkan harga daging selalu tinggi. Bila kuota impor dihapus, maka harga di pasaran bisa bersaing.

"Harus kita kawal ketat keputusan Presiden Prabowo ini. Takutnya enggak dijalankan oleh bawahannya," kata Wignyo yang juga Koordinator Tim 8 Prabowo-Gibran ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Prabowo mengatakan, instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. 

Menurut Prabowo, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi. 

Adapun salah satu komoditas yang disoroti oleh Prabowo adalah impor daging. Ia juga meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapa pun. 


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya