Berita

Ilustrasi daging/Ist

Bisnis

Mappan:

Kuota Impor cuma Untungkan Kartel

RABU, 09 APRIL 2025 | 23:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keputusan Presiden Prabowo Subianto menghilangkan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak disambut suka cita.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa 8 April 2025.

Ketua Umum Masyarakat Peduli Pangan Nasional (Mappan) Wignyo Prasetyo mengatakan, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak telah membuka peluang bagi siapa pun untuk memperoleh impor. 


"Kita apresiasi apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu,” kata Wignyo dalam keterangannya, Rabu 9 April 2025.

Menurut Wignyo, salama ini sistem kuota impor hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. 

“Kota impor selama cuma untungkan para kartel. Kartel yang untung hingga triliunan rupiah, dan harga selalu tinggi," kata Menurut Wignyo.

Wignyo mencontohkan harga daging selalu tinggi. Bila kuota impor dihapus, maka harga di pasaran bisa bersaing.

"Harus kita kawal ketat keputusan Presiden Prabowo ini. Takutnya enggak dijalankan oleh bawahannya," kata Wignyo yang juga Koordinator Tim 8 Prabowo-Gibran ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Prabowo mengatakan, instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. 

Menurut Prabowo, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi. 

Adapun salah satu komoditas yang disoroti oleh Prabowo adalah impor daging. Ia juga meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapa pun. 


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya