Presiden Prabowo Subianto/Ist
Keran impor yang akan dibuka Presiden Prabowo Subianto berpotensi melemahkan industri dalam negeri dan menggagalkan agenda swasembada pangan nasional.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan tersebut kontradiktif dengan situasi global dan justru mengancam produsen Indonesia.
"Iya ini kontradiksi karena dua hal. Pertama, perang dagang membuat produsen dari berbagai negara mencari pasar alternatif. Contohnya, pakaian jadi dari Vietnam, Kamboja, dan China akan membanjiri pasar Indonesia," kata Bhima kepada RMOL pada Rabu, 9 April 2025.
Ia menyebut banyak pelaku usaha domestik yang telah meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 segera direvisi, namun pemerintah justru tidak menggubris desakan tersebut.
“(Permintaan revisi Permendag) ini malah tidak dilakukan. Kalau impor nya dilonggarkan bukankah sama dengan bunuh diri,” ujarnya.
Bhima juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas Prabowo. Ia menilai kebijakan membuka keran impor justru bertolak belakang dengan proyek-proyek besar seperti pembangunan food estate dan bendungan.
"Impor pangan yang angkanya sudah jumbo, bakal makin melonjak drastis. Buat apa bikin food estate dan bangun waduk kalau pangan impor makin deras masuk,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bhima mempertanyakan pemahaman pemerintah atas konsekuensi jangka panjang dari kebijakan ini, dan menyayangkan atas upaya yang dilakukan untuk mengatasi tarif resiprokal 32 persen yang dikenakan Amerika Serikat (AS).
"Kan harusnya ada banyak paket stimulus untuk mendorong penguatan daya beli, perlindungan terhadap impor, khawatir kan banyak negara-negara mengincar pasar Indonesia, maka perlu ada perlindungan terhadap produsen domestik," jelasnya.
"Prabowo sepertinya tidak paham konsekuensi dari dibukanya keran importasi," pungkasnya.
Presiden Prabowo sebelumnya mendesak untuk menghapuskan sistem kuota impor yang selama ini membatasi masuknya barang ke Indonesia, terutama untuk barang-barang yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
