Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

AS Naikkan Tarif untuk China, Pasar Minyak Terguncang

RABU, 09 APRIL 2025 | 12:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekhawatiran akan terjadinya resesi akibat meningkatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China semakin memperburuk kondisi pasar minyak dunia.

Pada Rabu pagi, 9 April 2025, harga minyak mentah Brent turun 2,13 Dolar AS  atau 3,39 persen, menjadi 60,69 Dolar AS per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 2,36 Dolar AS atau 3,96 persen, menjadi 57,22 Dolar AS. 

Sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif untuk semua barang impor pada 2 April, harga kedua patokan minyak tersebut sudah turun hingga 16 persen.


Pasar semakin terpuruk setelah seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif sebesar 104 persen terhadap produk China mulai tengah malam, Rabu waktu setempat. Hal ini dilakukan karena China tidak mencabut tarif balasan terhadap barang-barang AS sesuai tenggat waktu yang diberikan Trump.

China merespons dengan tegas tarif Trump. Pemerintahnya menyatakan tidak akan tunduk pada tekanan dari AS, yang dianggap sebagai bentuk pemerasan. China juga menolak permintaan Trump untuk mencabut tarif sebesar 34 persen dan mengancam akan melawan hingga akhir.

Sikap keras kedua negara ini memicu kekhawatiran bahwa ekonomi global akan mengalami perlambatan, bahkan bisa masuk ke masa resesi.

“Situasi ini menciptakan potensi terjadinya resesi global, karena permintaan energi dunia bisa menurun,” ujar Alex Hodes, Direktur Strategi Pasar di StoneX, seperti dikutip dari Reuters.

Sementara itu, Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menyatakan bahwa China belum menunjukkan niat untuk bekerja sama dalam menciptakan perdagangan yang adil.

Goldman Sachs telah memperkirakan bahwa pada Desember 2025, harga minyak mentah Brent akan berada di angka 62 dolar AS dan WTI di 58 dolar AS per barel. Setahun setelahnya, harga bisa turun lebih jauh ke 55 dan 51 dolar AS per barel, tergantung pada kondisi yang terjadi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya