Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Tangkapan layar/RMOL)
Pemerintah Indonesia merespons kebijakan tarif 32 persen yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap RI dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis melalui jalur diplomatik dan negosiasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia memandang AS sebagai mitra strategis, sehingga pendekatan yang digunakan akan mengedepankan dialog dan kerja sama.
"Pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis diantaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis," kata Airlangga dalam keterangan resmi setelah Forum Sarasehan Ekonomi Jadi Penegasan Membangun Ekonomi Di Atas Kaki Sendiri bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 8 April 2025.
Ia merinci salah satu upaya negosiasi yang akan ditempuh adalah melalui revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Selain itu, pemerintah juga akan melakukan deregulasi terhadap Non-Tariff Measures (NTMs) dengan cara merelaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) asal AS, termasuk produk dari GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, evaluasi terhadap kebijakan larangan terbatas (lartas) dan percepatan sertifikasi halal.
Selain itu, Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan penyeimbangan neraca perdagangan dengan AS melalui pembelian sejumlah produk dari negara tersebut.
"Melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean, pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina. Langkah selanjutnya, Pemerintah juga menyiapkan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memulai proses negosiasi melalui pertemuan antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan United States Trade Representative (USTR), serta melakukan sosialisasi dan menjaring masukan masyarakat dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha
Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
“Negara-negara ekonomi yang terkuat membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah negara lain juga telah mengambil langkah serupa. Tiongkok menetapkan tarif balasan sebesar 34 persen, sementara Vietnam, Thailand, Uni Eropa, India, dan Malaysia memilih jalur diplomasi dan negosiasi, termasuk mempertimbangkan diversifikasi pasar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, perwakilan LPS, serta berbagai pemangku kepentingan dari sektor ekonomi, serikat pekerja, pelaku usaha, dan analis pasar modal.
