Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Politik

GPA Dukung Sikap Prabowo Hadapi Perang Dagang Trump

SELASA, 08 APRIL 2025 | 17:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, didorong untuk ditolak Presiden Prabowo Subianto karena berimbas kepada perekonomian nasional.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian mengamati, tarif perdagangan yang dikeluarkan Trump bakal memicu perang dagang internasional.

Menurut Aminullah, keberanian dan kesigapan Presiden Prabowo dalam merespons kebijakan ekonomi proteksionis tersebut, menunjukkan karakter kepemimpinan yang tegas dan berani.


“Keberanian Presiden Prabowo menghadapi tekanan ekonomi global sangat mengingatkan kita pada sosok Presiden Soekarno di masa revolusi. Beliau menunjukkan semangat kemandirian dan keberpihakan pada kepentingan nasional,” ujar Aminullah dalam keterangannya pada awak media, Selasa, 8 April 2025.

Pernyataan Aminullah ini muncul di tengah situasi di mana pemerintahan Presiden Prabowo memilih jalur diplomasi dalam menanggapi pengenaan tarif sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia.

Amin menegaskan, respon tegas Presiden Prabowo yang menginginkan hubungan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat dan akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington untuk membahas masalah ini, adalah sikap yang proporsional dalam menanggapi situasi yang ada sesuai adab pergaulan internasional.

Selain itu, Aminullah meyakini Presiden Prabowo juga telah berdiskusi dengan para pemimpin ASEAN lainnya, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, untuk merumuskan respons bersama terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan oleh AS.

"Respon Prabowo ini tepat bahwa dalam menghadapi perang tarif ini pemimpin ASEAN harus bersatu dalam sikap dalam mengantisipasi semua kemungkinan", tambah Aminullah menutup.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya