Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Ist
Pengenaan tarif timbal balik oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia sebesar 32 persen harus menjadi momentum membangun kebersamaan antar semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah dan DPR, swasta pelaku industri, kaum buruh/pekerja termasuk pekerja migran atau bisa disebut Indonesia Incorporated.
"Kejadian ini bisa menjadi dorongan untuk menjadikan Indonesia yang berdikari dengan menjalankan sirkulasi ekonomi domestik yang semakin kokoh sehingga tidak terguncang keras bila terjadi gejolak pada pasar global," kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat melalui siaran persnya, Selasa 8 April 2025.
Menurut Jumhur, perlu dilakukan diplomasi ekonomi dengan langsung mendatangi otoritas di AS dan meminta untuk tidak memberlakukan dulu perepan tarif timbal balik tersebut dengan maksud agar tidak mengguncang baik perekonomian Indonesia maupun AS.
Bila memang tarif timbal balik ini harus diberlakukan, kata Jumhur, maka agar diterapkannya secara bertahap misalnya selama 10 tahun untuk mencapai tarif 32 persen. Hal ini dilakukan agar ada proses penyesuaian baik dalam dinamika pasar di Indonesia maupun di AS.
Selajutnya, kata Jumhur, Presiden Prabowo Subianto agar memanggil semua Kepala Perwakilan RI beserta Fungsi Eknomi KBRI/KJRI untuk lebih bekerja keras dan cerdas membuka pasar baru di negara-negara
new merging market seperti di Afrika dan Amerika Latin, khususnya untuk pemasaran produk industri garmen, alas kaki dan mesin serta perlengkapan elektrik dan furnitur yang nilai ekspornya ke AS relatif besar selama ini.
Adapun untuk negara-negara yang struktur demografinya kekurangan tenaga kerja produktif (elderly society) agar bisa dibuka peluang luas untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Langkah berikutnya, Jumhur mendesak tindakan nyata agar berbagai penyelundupan khususnya produk garmen, alas kaki dan elektronik bisa dihilangkan.
Demikian juga agar hambatan impor (import safeguards) ke Indonesia bisa ditingkatkan setidak-tidaknya disamakan dengan rata-rata negara ASEAN.
Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya pengalihan perdagangan (trade diversion) produk-produk yang selama ini bisa dijual ke AS tapi dialihkan ke Indonesia sehingga pasti akan mengganggu industri dalam negeri.
Untuk mencapai suatu sistem sirkulasi ekonomi domestik yang kokoh, menurut Jumhur, maka Indonesia perlu meningkatkan daya beli rakyatnya, khususnya di perdesaan yang jumlah penduduknya sekitar 130 juta orang.
Cara ini bisa dilakukan dengan memastikan Nilai Tukar Petani/Nelayan (NTP) ditingkatkan yaitu dengan adanya pengaturan harga komoditas di tingkat petani, sekaligus meningkatkan industrialisasi perdesaan.
Peranan Bulog dan koperasi di perdesaan juga harus ditingkatkan, termasuk dengan cara mengucurkan dana pembelian produk pertanian sehingga NTP bisa berada di kisaran 120-140 persen.
"Dengan adanya daya beli yang memadai maka mereka pastinya akan membeli produk hasil industri di perkotaan," kata Jumhur.
Jumhur menekankan agar dilakukan mitigasi yang komprehensif dalam mengantisipasi dampak adanya PHK massal. Mitigasi bisa dilakukan dengan cara berbagi kesulitan (burden sharing) sambil menunggu pulihnya pasar baik pasar domestik maupun global.
"Hal ini misalnya bisa dilakukan dengan pengurangan jam kerja, berkerja selang-seling dan sebagainya sebelum dilakukannya PHK," kata Jumhur.
Bila gelombang PHK ternyata tidak bisa dihindari, maka proses PHK itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan Uang Pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan sebagainya.
Jumhur juga berharap pemerintah tetap memasifkan program unggulan, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena dengan program massal ini akan terjadi
spill over effect berupa
forward dan
backward linkages yang bisa menggairahkan perekonomian di tingkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di akar rumput.
Terakhir, kata Jumhur, diperlukan kerja gotong royong dan menghindari kecurigaan kepada pemerintah, yaitu dengan cara menunda terlebih dulu berbagai revisi UU yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, sementara daya urgensinya masih rendah.
