Berita

Ilustrasi eksplorasi panas bumi/Net

Nusantara

Warga Tolak Eksplorasi Panas Bumi di Tanjung Sakti

MINGGU, 06 APRIL 2025 | 22:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana eksplorasi panas bumi di Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ditolak masyarakat setempat.

Warga menganggap proyek garapan Hitay Energy ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, hingga ekonomi masyarakat lokal.

Kekhawatiran utama warga adalah potensi kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, banjir bandang, kekeringan, serta hilangnya habitat satwa liar, termasuk harimau Sumatera.


Mereka juga menyoroti kejadian banjir bandang dan kekeringan yang pernah melanda kawasan Mulak Sebingkai dan sekitarnya, serta kemunculan harimau ke pemukiman warga yang memakan korban jiwa. Fenomena ini dinilai sebagai dampak dari kegiatan industrialisasi sebelumnya.

Selain itu, warga juga takut proyek eksplorasi dapat mengancam mata pencaharian masyarakat jika lahan pertanian dan perkebunan masuk dalam area operasi.

“Warga juga resah karena kendaraan bertonase besar milik perusahaan akan merusak infrastruktur seperti jalan desa, yang tentu akan mengganggu aktivitas harian masyarakat,” kata Tokoh Pemuda Tanjung Sakti, Lian Ugansah (25) dikutip dari Kantor Berita RMOLSumsel, Minggu, 6 April 2025.

Ketua Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Provinsi Sumsel ini mengingatkan, semua pembangunan harus melalui kajian komprehensif dan mendapatkan dukungan masyarakat demi memberikan manfaat jangka panjang.

“Saya pribadi sangat terkejut mendengar rencana proyek ini. Tanjung Sakti adalah kawasan penyangga, sebagian besar wilayahnya hutan lindung dan hulu sungai. Proyek eksplorasi ini sangat berisiko terhadap lingkungan dan bisa memicu bencana alam,” kritiknya.

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang izin lanjutan kepada Hitay Energi agar masyarakat lokal tidak menerima dampak negatif.

“Kami minta pemerintah tidak mengabaikan suara rakyat dan segera meninjau ulang proyek ini,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya