Tim penyelamat gempa Myanmar/Net
Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat 7,7 magnitudp yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret terus meningkat.
Hingga Minggu, 6 April 2025, media pemerintah Myanmar melaporkan bahwa sedikitnya 3.471 orang tewas, 4.671 lainnya terluka, dan 214 masih dilaporkan hilang.
Bencana ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah terbaru kawasan Asia Tenggara.
Upaya penyelamatan dan bantuan kemanusiaan menghadapi tantangan besar, terutama karena hujan yang turun di sejumlah wilayah terdampak.
Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tom Fletcher memperingatkan bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan sanitasi yang buruk dapat memicu wabah penyakit di tengah para penyintas yang kini tinggal di tempat terbuka.
"Keluarga-keluarga tidur di luar reruntuhan rumah mereka sementara jenazah orang-orang terkasih ditarik dari reruntuhan. Ketakutan nyata akan gempa bumi lagi," ungkapnya dalam sebuah pernyataan di platform X, seperti dimuat
Reuters.
Fletcher menegaskan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi dalam memberikan bantuan.
“Kita perlu menyediakan tenda dan harapan bagi para penyintas saat mereka membangun kembali kehidupan mereka yang hancur,” tegasnya.
Negara-negara tetangga seperti Tiongkok, India, dan sejumlah negara Asia Tenggara telah mengirimkan bantuan logistik serta tim penyelamat untuk membantu proses pemulihan di Myanmar, yang dihuni oleh sekitar 28 juta orang.
Sementara itu, Amerika Serikat menjanjikan bantuan sebesar 9 juta dolar AS untuk mendukung masyarakat terdampak. Namun, pemangkasan besar-besaran dalam program bantuan luar negeri AS telah memengaruhi efektivitas respons.
Mantan pejabat senior USAID mengungkap bahwa sejumlah staf mereka yang tengah bertugas di Myamar justru terkena PHK.
“Tim ini bekerja sangat keras, berfokus untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Mendapatkan berita tentang pemutusan hubungan kerja yang akan segera terjadi. Bagaimana mungkin itu tidak membuat putus asa?” ujar Marcia Wong,
Situasi di Myanmar diperburuk oleh krisis politik dan militer yang telah berlangsung sejak kudeta militer pada 2021. Perang saudara yang berkepanjangan telah menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi, serta menghancurkan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Meskipun pihak junta militer mengumumkan gencatan senjata pada Rabu lalu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa bantuan tetap dibatasi di daerah-daerah yang dianggap tidak loyal terhadap rezim.
Bahkan, serangan militer dilaporkan masih terjadi setelah gencatan senjata diumumkan.
Kelompok bantuan Free Burma Rangers melaporkan bahwa militer Myanmar melakukan serangan udara di negara bagian Karenni dan Shan pada Kamis dan Jumat lalu, menewaskan sedikitnya lima orang sipil.
“Kami mencatat sedikitnya tujuh serangan sejak pengumuman gencatan senjata,” kata David Eubank, pendiri kelompok tersebut.
