Tiga pekerja bantuan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) diberhentikan saat sedang menjalankan misi kemanusiaan di zona gempa Myanmar, memicu kritik tajam terhadap kebijakan pemangkasan anggaran bantuan luar negeri oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Keputusan pemecatan itu muncul di tengah respons terhadap gempa bumi besar berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret lalu, menewaskan sedikitnya 3.354 orang dan menyebabkan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal.
Ketiga staf USAID tersebut sedang terlibat dalam upaya penyelamatan dan pemulihan di lapangan ketika mereka diberitahu bahwa kontrak kerja mereka akan diputus dalam beberapa bulan ke depan.
"Tim ini bekerja sangat keras, fokus untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Mendapatkan berita tentang pemutusan hubungan kerja yang akan segera terjadi, bagaimana mungkin itu tidak membuat putus asa?" kata mantan Wakil Administrator Biro Bantuan Kemanusiaan USAID. Marcia Wong, seperti dimuat
Reuters pada Minggu, 6 April 2025.
Wong menjelaskan bahwa para staf USAID tersebut bahkan tidur di jalanan di tengah reruntuhan zona gempa, seiring dengan ketakutan akan gempa susulan dan bangunan yang masih berpotensi runtuh.
"Mereka berada di garis depan, namun justru diperlakukan seakan-akan pekerjaan mereka tidak penting," ujarnya.
Pemerintah Trump sebelumnya memang telah menjanjikan bantuan sebesar 9 juta dolar AS untuk Myanmar, tetapi dampaknya dibatasi oleh pemotongan besar-besaran terhadap anggaran USAID dan pemecatan terhadap hampir seluruh stafnya.
Kebijakan ini dijalankan melalui Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah badan baru yang dikendalikan oleh miliarder teknologi Elon Musk, yang berfokus pada pemangkasan pengeluaran federal.
Menurut Wong, sebagian besar tenaga USAID yang semestinya mengoordinasikan respons kemanusiaan kini sudah tidak lagi bekerja. Selain itu, kontrak dengan mitra pelaksana pihak ketiga juga telah dihentikan, memperparah lemahnya respons AS di tengah krisis.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menolak kritik bahwa lambatnya bantuan AS disebabkan oleh kebijakan internal.
Dalam pernyataannya di Brussels, Rubio menyatakan bahwa Myanmar bukanlah tempat termudah untuk bekerja dan menyalahkan pemerintah militer negara itu karena membatasi akses kemanusiaan.
“Pemerintah militer Myanmar tidak menyukai Amerika Serikat dan terus mencegah kami beroperasi seperti yang kami inginkan,” ujarnya kepada wartawan.
Meski begitu, kritik terhadap langkah AS tetap berdatangan, terlebih karena negara-negara lain seperti China, Rusia, dan India telah dengan cepat mengirimkan bantuan ke Myanmar. Di sisi lain, AS yang sebelumnya dikenal sebagai donor kemanusiaan terbesar dunia justru mundur dari perannya.
Rubio bahkan menyatakan secara terbuka bahwa AS tidak akan lagi menjadi donor kemanusiaan utama dan mendesak negara-negara kaya lainnya untuk mengambil alih peran tersebut.
PBB juga melaporkan bahwa junta militer Myanmar secara aktif menghambat pengiriman bantuan, semakin memperumit kondisi kemanusiaan di lapangan.
