Badai PHK Ancam Buruh Indonesia Imbas Tarif Dagang AS

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyebut gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan akan melanda tiga bulan ke depan, dengan potensi korban mencapai 50 ribu buruh.

, menyatakan gelombang ini terjadi akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif impor barang, termasuk dari Indonesia, hingga 32 persen. 

Kebijakan ini membuat produk ekspor Indonesia jadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar Amerika.
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal
“Akibatnya, permintaan turun, produksi dikurangi, dan perusahaan mulai merencanakan PHK,” kata Iqbal lewat keterangan resminya, Minggu 6 April 2025.

Industri yang paling terdampak adalah tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan-minuman, sawit, karet, dan tambang, khususnya yang mengandalkan ekspor ke AS. 

Perusahaan asing di sektor-sektor ini bahkan mulai mempertimbangkan untuk pindah ke negara lain seperti Bangladesh atau India yang tidak terkena tarif.

Namun, tidak semua investor akan hengkang. Investor dari Taiwan, Korea, dan Hongkong diperkirakan tetap bertahan, meski bisa jadi mereka akan memproduksi dengan merek negara lain.

KSPI dan Partai Buruh pun mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Mereka mengusulkan pembentukan Satgas PHK dan mendorong renegosiasi dagang dengan AS. 

Salah satu caranya adalah dengan mengganti bahan baku, seperti menggunakan kapas dari AS, untuk menurunkan tarif.

Iqbal juga meminta pemerintah mencabut Permendag No. 8 Tahun 2023 yang dinilai membuka keran impor terlalu lebar. Jika tidak, pasar dalam negeri bisa dibanjiri produk murah dari luar, membuat industri lokal semakin terpuruk dan PHK makin meluas.

“Kalau pemerintah tak segera bertindak, Indonesia bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan kedaulatan industri,” tutupnya.