Berita

Ilustrasi/Ist

Dunia

Kesepakatan Tertunda Lagi, TikTok jadi Senjata China Lawan Tarif Trump

SABTU, 05 APRIL 2025 | 15:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana pemisahan aset TikTok di Amerika Serikat (AS) dilaporkan tertunda karena pemerintah China memberi sinyal tidak akan menyetujui rencana tersebut.

Menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini, penolakan dari China muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap barang-barang dari China minggu ini.

Pada Jumat, 4 April 2025, Trump kembali memperpanjang batas waktu selama 75 hari (hingga pertengahan Juni) bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual aset TikTok di AS kepada pembeli non-China.


Kesepakatan yang hampir final ini akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berbasis di Amerika. Perusahaan ini akan dimiliki dan dikelola sebagian besar oleh investor dari AS, sementara ByteDance hanya memiliki kurang dari 20 persen saham.

Kesepakatan ini disebut sudah disetujui oleh investor lama, investor baru, ByteDance, dan pemerintah AS.

Saat diminta tanggapan soal kesepakatan ini, Kedutaan Besar China di Washington memberikan pernyataan yang mengambang.

"China sudah berulang kali menyampaikan sikapnya soal TikTok. Kami selalu menghormati dan melindungi hak serta kepentingan sah perusahaan, dan menolak tindakan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar," katanya, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu 5 April 2025.

Trump menjelaskan alasan perpanjangan waktu adalah karena kesepakatan tersebut masih butuh waktu untuk mendapat semua persetujuan yang diperlukan.

“Kami ingin terus bekerja sama secara baik dengan China, meskipun saya tahu mereka tidak senang dengan tarif baru dari kami,” ujar Trump di media sosial.

Saat ini China dikenai tarif impor sebesar 54 persen oleh AS, setelah Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 34 persen minggu ini. China pun membalas dengan kebijakan serupa pada Jumat.

Trump juga menyebutkan bahwa dia bersedia menurunkan tarif jika kesepakatan penjualan TikTok bisa tercapai. Ia mengatakan pemerintahnya telah berbicara dengan empat kelompok calon pembeli, namun belum menyebutkan nama-nama mereka.

Masalah utama dalam kesepakatan ini adalah izin dari pemerintah China. Hingga kini, China belum secara terbuka menyatakan akan menyetujui penjualan TikTok. Komentar Trump pun mengisyaratkan adanya penolakan baru dari pihak China.

"Kami ingin bekerja sama dengan TikTok dan China agar kesepakatan bisa tercapai. Kami tidak ingin TikTok dihentikan,” kata Trump.

Tahun lalu, Kongres AS menyetujui undang-undang yang mewajibkan TikTok menjual operasinya di AS, dengan alasan keamanan nasional. Presiden saat itu, Joe Biden, dari Partai Demokrat, menandatangani undang-undang tersebut.

Beberapa anggota parlemen menuntut agar Trump menjalankan undang-undang itu, yang mengharuskan TikTok menghentikan operasinya paling lambat 19 Januari 2025, jika ByteDance belum menjual asetnya di AS. Namun, Trump yang kembali menjabat pada 20 Januari, memilih untuk tidak menegakkan aturan itu.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya