Berita

Ilustrasi/Ist

Dunia

Kesepakatan Tertunda Lagi, TikTok jadi Senjata China Lawan Tarif Trump

SABTU, 05 APRIL 2025 | 15:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana pemisahan aset TikTok di Amerika Serikat (AS) dilaporkan tertunda karena pemerintah China memberi sinyal tidak akan menyetujui rencana tersebut.

Menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini, penolakan dari China muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap barang-barang dari China minggu ini.

Pada Jumat, 4 April 2025, Trump kembali memperpanjang batas waktu selama 75 hari (hingga pertengahan Juni) bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual aset TikTok di AS kepada pembeli non-China.


Kesepakatan yang hampir final ini akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berbasis di Amerika. Perusahaan ini akan dimiliki dan dikelola sebagian besar oleh investor dari AS, sementara ByteDance hanya memiliki kurang dari 20 persen saham.

Kesepakatan ini disebut sudah disetujui oleh investor lama, investor baru, ByteDance, dan pemerintah AS.

Saat diminta tanggapan soal kesepakatan ini, Kedutaan Besar China di Washington memberikan pernyataan yang mengambang.

"China sudah berulang kali menyampaikan sikapnya soal TikTok. Kami selalu menghormati dan melindungi hak serta kepentingan sah perusahaan, dan menolak tindakan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar," katanya, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu 5 April 2025.

Trump menjelaskan alasan perpanjangan waktu adalah karena kesepakatan tersebut masih butuh waktu untuk mendapat semua persetujuan yang diperlukan.

“Kami ingin terus bekerja sama secara baik dengan China, meskipun saya tahu mereka tidak senang dengan tarif baru dari kami,” ujar Trump di media sosial.

Saat ini China dikenai tarif impor sebesar 54 persen oleh AS, setelah Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 34 persen minggu ini. China pun membalas dengan kebijakan serupa pada Jumat.

Trump juga menyebutkan bahwa dia bersedia menurunkan tarif jika kesepakatan penjualan TikTok bisa tercapai. Ia mengatakan pemerintahnya telah berbicara dengan empat kelompok calon pembeli, namun belum menyebutkan nama-nama mereka.

Masalah utama dalam kesepakatan ini adalah izin dari pemerintah China. Hingga kini, China belum secara terbuka menyatakan akan menyetujui penjualan TikTok. Komentar Trump pun mengisyaratkan adanya penolakan baru dari pihak China.

"Kami ingin bekerja sama dengan TikTok dan China agar kesepakatan bisa tercapai. Kami tidak ingin TikTok dihentikan,” kata Trump.

Tahun lalu, Kongres AS menyetujui undang-undang yang mewajibkan TikTok menjual operasinya di AS, dengan alasan keamanan nasional. Presiden saat itu, Joe Biden, dari Partai Demokrat, menandatangani undang-undang tersebut.

Beberapa anggota parlemen menuntut agar Trump menjalankan undang-undang itu, yang mengharuskan TikTok menghentikan operasinya paling lambat 19 Januari 2025, jika ByteDance belum menjual asetnya di AS. Namun, Trump yang kembali menjabat pada 20 Januari, memilih untuk tidak menegakkan aturan itu.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya