Berita

Ilustrasi/Ist

Dunia

Kesepakatan Tertunda Lagi, TikTok jadi Senjata China Lawan Tarif Trump

SABTU, 05 APRIL 2025 | 15:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana pemisahan aset TikTok di Amerika Serikat (AS) dilaporkan tertunda karena pemerintah China memberi sinyal tidak akan menyetujui rencana tersebut.

Menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini, penolakan dari China muncul setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif baru terhadap barang-barang dari China minggu ini.

Pada Jumat, 4 April 2025, Trump kembali memperpanjang batas waktu selama 75 hari (hingga pertengahan Juni) bagi ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk menjual aset TikTok di AS kepada pembeli non-China.


Kesepakatan yang hampir final ini akan memisahkan operasi TikTok di AS menjadi perusahaan baru yang berbasis di Amerika. Perusahaan ini akan dimiliki dan dikelola sebagian besar oleh investor dari AS, sementara ByteDance hanya memiliki kurang dari 20 persen saham.

Kesepakatan ini disebut sudah disetujui oleh investor lama, investor baru, ByteDance, dan pemerintah AS.

Saat diminta tanggapan soal kesepakatan ini, Kedutaan Besar China di Washington memberikan pernyataan yang mengambang.

"China sudah berulang kali menyampaikan sikapnya soal TikTok. Kami selalu menghormati dan melindungi hak serta kepentingan sah perusahaan, dan menolak tindakan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar," katanya, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu 5 April 2025.

Trump menjelaskan alasan perpanjangan waktu adalah karena kesepakatan tersebut masih butuh waktu untuk mendapat semua persetujuan yang diperlukan.

“Kami ingin terus bekerja sama secara baik dengan China, meskipun saya tahu mereka tidak senang dengan tarif baru dari kami,” ujar Trump di media sosial.

Saat ini China dikenai tarif impor sebesar 54 persen oleh AS, setelah Trump mengumumkan kenaikan tarif sebesar 34 persen minggu ini. China pun membalas dengan kebijakan serupa pada Jumat.

Trump juga menyebutkan bahwa dia bersedia menurunkan tarif jika kesepakatan penjualan TikTok bisa tercapai. Ia mengatakan pemerintahnya telah berbicara dengan empat kelompok calon pembeli, namun belum menyebutkan nama-nama mereka.

Masalah utama dalam kesepakatan ini adalah izin dari pemerintah China. Hingga kini, China belum secara terbuka menyatakan akan menyetujui penjualan TikTok. Komentar Trump pun mengisyaratkan adanya penolakan baru dari pihak China.

"Kami ingin bekerja sama dengan TikTok dan China agar kesepakatan bisa tercapai. Kami tidak ingin TikTok dihentikan,” kata Trump.

Tahun lalu, Kongres AS menyetujui undang-undang yang mewajibkan TikTok menjual operasinya di AS, dengan alasan keamanan nasional. Presiden saat itu, Joe Biden, dari Partai Demokrat, menandatangani undang-undang tersebut.

Beberapa anggota parlemen menuntut agar Trump menjalankan undang-undang itu, yang mengharuskan TikTok menghentikan operasinya paling lambat 19 Januari 2025, jika ByteDance belum menjual asetnya di AS. Namun, Trump yang kembali menjabat pada 20 Januari, memilih untuk tidak menegakkan aturan itu.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Tom Holland dan Zendaya Bakal Rehat Setelah Spider-Man Brand New Day

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:52

IAW: Ada Dugaan Intervensi Kasus Dedi Congor

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:51

Sidang Perdana Praperadilan Febrie Adriansyah Digelar 18 Agustus

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:42

Prabowo Tinjau Deretan Inovasi BRIN, dari Air Minum Darurat hingga Teknologi Nuklir

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:35

Komisi III DPR Minta Polisi Ungkap Pemasok Senpi di Yayasan Sekolah Jaksel

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:28

Partisipasi Bermakna di Black Box Regulasi Kesehatan

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:15

Amplop Berisi 14 Ribu Dolar Singapura Memang Dikembalikan, tapi Isinya Berkurang

Kamis, 06 Agustus 2026 | 19:02

Prabowo Tekankan Pentingnya Sains dan Teknologi bagi Masa Depan Bangsa

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:54

Isu Pergantian Kapolri Bisa Merugikan Presiden jika Tidak Hati-Hati

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:53

Food Station Masih Andalkan Laba Bersih dari PSO

Kamis, 06 Agustus 2026 | 18:30

Selengkapnya