Sikapi Tarif Baru Trump, PKS Desak Pemerintah Jalankan Diplomasi Cerdas dan Terukur

Pemerintah Indonesia harus merespons kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, Indonesia tidak boleh terjebak dalam retaliasi perdagangan yang justru bisa merugikan perekonomian nasional. 

Sebagai gantinya, ia mendorong pemerintah untuk mengutamakan diplomasi dagang, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara lain yang terdampak kebijakan tersebut.

“Indonesia harus menegosiasikan kembali skema Generalized System of Preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat. Selain itu, kita perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS, karena lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump,” ujar Kholid dalam keterangannya, Sabtu 4 April 2025. 

Lebih lanjut, Kholid menyoroti dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri padat karya di Indonesia. Dengan AS sebagai salah satu mitra dagang utama dan surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai 16,8 miliar Dolar AS, kebijakan ini bisa memukul industri yang bergantung pada pasar AS.

“Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan machinery tools terkait otomotif. Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal,” jelasnya. 

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VI ini mengingatkan, perang dagang bisa memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi di sektor keuangan.

“Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah,” pungkasnya.