Berita

Daftar tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump/Tangkapan layar

Bisnis

Pengamat AS Wanti-wanti, Tarif Trump Bakal Memicu Komplikasi di Masa Depan

SABTU, 05 APRIL 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seluruh dunia terhenyak ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal. Pasar cemas, langkah Trump akan berdampak signifikan dan melahirkan perang dagang. 

Trump dalam pidato pengumuman tarif baru mengatakan, tarif resiprokal dikenakan kepada semua negara yang telah memberlakukan tarif kepada Amerika.

"Resiprokal, artinya mereka melakukannya kepada kita dan kita melakukannya pada mereka," kata Trump dikutip dari CBS News, Sabtu 5 April 2025. 


Trump mengakui, pengenaan tarif tersebut untuk meningkatkan manufaktur negaranya. CBS dalam artikelnya menyebut, tarif ini mengenakan pajak yang sama untuk impor AS seperti yang dibebankan negara lain pada ekspor AS berdasarkan produknya. 

Berbeda dengan yang dilakukan selama ini, saat AS dan mitra dagang menetapkan tarif berbeda untuk produk yang sama. Misalnya Jerman membebankan tarif lebih tinggi untuk kendaraan buatan AS. Sebaliknya Washington memberikan tarif lebih rendah untuk mobil keluaran Jerman.

Maka, "Resiprokal artinya jika suatu negara membebankan tarif lebih tinggi dari yang kami kenakan pada produk tertentu, kami akan menaikkan pada tingkat tersebut," kata kepala kebijakan dan advokasi Groundwork Collaborative, Alex Jacquez.

Langkah Trump tentu saja membuat dunia perdagangan limbung. Banyak negara mengklaim, kebijakan ini dinilai sangat tidak adil dan bukan tanpa cela. Sebab, penerapannya pada tiap kategori produk dengan setiap mitra dagang tidak layak.

Sementara pakar lain mengatakan tujuan penerapan tarif resiprokal ini bukan untuk mengalihkan produksi ke AS atau pemasukan negara. Sebaliknya sebagai cara untuk membuat kesepakatan dagang yang disetujui pemerintahan Trump.

Kebijakan Trump juga dipandang akan berdampak besar pada AS sendiri di masa depan. Pemerintah AS mengenakan tarif sekitar setengah dari tarif bea yang dikenakan negara lain.

"Komplikasi akan muncul, Anda bisa melihat skenario saat negara-negara melakukan pembalasan," tutur Jacquez.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya