Berita

Daftar tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump/Tangkapan layar

Bisnis

Pengamat AS Wanti-wanti, Tarif Trump Bakal Memicu Komplikasi di Masa Depan

SABTU, 05 APRIL 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seluruh dunia terhenyak ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal. Pasar cemas, langkah Trump akan berdampak signifikan dan melahirkan perang dagang. 

Trump dalam pidato pengumuman tarif baru mengatakan, tarif resiprokal dikenakan kepada semua negara yang telah memberlakukan tarif kepada Amerika.

"Resiprokal, artinya mereka melakukannya kepada kita dan kita melakukannya pada mereka," kata Trump dikutip dari CBS News, Sabtu 5 April 2025. 


Trump mengakui, pengenaan tarif tersebut untuk meningkatkan manufaktur negaranya. CBS dalam artikelnya menyebut, tarif ini mengenakan pajak yang sama untuk impor AS seperti yang dibebankan negara lain pada ekspor AS berdasarkan produknya. 

Berbeda dengan yang dilakukan selama ini, saat AS dan mitra dagang menetapkan tarif berbeda untuk produk yang sama. Misalnya Jerman membebankan tarif lebih tinggi untuk kendaraan buatan AS. Sebaliknya Washington memberikan tarif lebih rendah untuk mobil keluaran Jerman.

Maka, "Resiprokal artinya jika suatu negara membebankan tarif lebih tinggi dari yang kami kenakan pada produk tertentu, kami akan menaikkan pada tingkat tersebut," kata kepala kebijakan dan advokasi Groundwork Collaborative, Alex Jacquez.

Langkah Trump tentu saja membuat dunia perdagangan limbung. Banyak negara mengklaim, kebijakan ini dinilai sangat tidak adil dan bukan tanpa cela. Sebab, penerapannya pada tiap kategori produk dengan setiap mitra dagang tidak layak.

Sementara pakar lain mengatakan tujuan penerapan tarif resiprokal ini bukan untuk mengalihkan produksi ke AS atau pemasukan negara. Sebaliknya sebagai cara untuk membuat kesepakatan dagang yang disetujui pemerintahan Trump.

Kebijakan Trump juga dipandang akan berdampak besar pada AS sendiri di masa depan. Pemerintah AS mengenakan tarif sekitar setengah dari tarif bea yang dikenakan negara lain.

"Komplikasi akan muncul, Anda bisa melihat skenario saat negara-negara melakukan pembalasan," tutur Jacquez.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Di Simpang Dunia

Jumat, 24 April 2026 | 06:10

Kisah Karim dan Edoh: Tukang Bubur Naik Haji Asal Tasikmalaya

Jumat, 24 April 2026 | 06:01

Gurita Keluarga Mas’ud Menguasai Kaltim

Jumat, 24 April 2026 | 05:33

Pramono Bidik Kerja Sama TOD dengan Shenzhen Metro

Jumat, 24 April 2026 | 05:14

Calon Jemaah Haji Asal Lahat Batal Terbang Gegara Hamil

Jumat, 24 April 2026 | 05:11

BEM KSI Serukan Perdamaian Dunia di Paskah Nasional 2025

Jumat, 24 April 2026 | 04:22

JK Tak Mudah Hadapi Jokowi

Jumat, 24 April 2026 | 04:10

Robig Penembak Gama Ketahuan Edarkan Narkoba di Lapas Semarang

Jumat, 24 April 2026 | 04:06

Ray Rangkuti Tafsirkan Pasal 8 UUD 1945 terkait Seruan Makar Saiful Mujani

Jumat, 24 April 2026 | 03:33

Setelah Asep Kuswanto Tersangka

Jumat, 24 April 2026 | 03:24

Selengkapnya