Berita

Daftar tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump/Tangkapan layar

Bisnis

Pengamat AS Wanti-wanti, Tarif Trump Bakal Memicu Komplikasi di Masa Depan

SABTU, 05 APRIL 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seluruh dunia terhenyak ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal. Pasar cemas, langkah Trump akan berdampak signifikan dan melahirkan perang dagang. 

Trump dalam pidato pengumuman tarif baru mengatakan, tarif resiprokal dikenakan kepada semua negara yang telah memberlakukan tarif kepada Amerika.

"Resiprokal, artinya mereka melakukannya kepada kita dan kita melakukannya pada mereka," kata Trump dikutip dari CBS News, Sabtu 5 April 2025. 


Trump mengakui, pengenaan tarif tersebut untuk meningkatkan manufaktur negaranya. CBS dalam artikelnya menyebut, tarif ini mengenakan pajak yang sama untuk impor AS seperti yang dibebankan negara lain pada ekspor AS berdasarkan produknya. 

Berbeda dengan yang dilakukan selama ini, saat AS dan mitra dagang menetapkan tarif berbeda untuk produk yang sama. Misalnya Jerman membebankan tarif lebih tinggi untuk kendaraan buatan AS. Sebaliknya Washington memberikan tarif lebih rendah untuk mobil keluaran Jerman.

Maka, "Resiprokal artinya jika suatu negara membebankan tarif lebih tinggi dari yang kami kenakan pada produk tertentu, kami akan menaikkan pada tingkat tersebut," kata kepala kebijakan dan advokasi Groundwork Collaborative, Alex Jacquez.

Langkah Trump tentu saja membuat dunia perdagangan limbung. Banyak negara mengklaim, kebijakan ini dinilai sangat tidak adil dan bukan tanpa cela. Sebab, penerapannya pada tiap kategori produk dengan setiap mitra dagang tidak layak.

Sementara pakar lain mengatakan tujuan penerapan tarif resiprokal ini bukan untuk mengalihkan produksi ke AS atau pemasukan negara. Sebaliknya sebagai cara untuk membuat kesepakatan dagang yang disetujui pemerintahan Trump.

Kebijakan Trump juga dipandang akan berdampak besar pada AS sendiri di masa depan. Pemerintah AS mengenakan tarif sekitar setengah dari tarif bea yang dikenakan negara lain.

"Komplikasi akan muncul, Anda bisa melihat skenario saat negara-negara melakukan pembalasan," tutur Jacquez.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya