Prancis Tegaskan Dukungan Penuh untuk Kedaulatan Maroko atas Sahara Barat

Pemerintah Prancis kembali menegaskan dukungan kuatnya terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat, memperkuat posisi yang telah berulang kali diungkapkan oleh pimpinan tertinggi negara tersebut.

Dalam sidang di hadapan Komite Urusan Luar Negeri Majelis Nasional, Menteri Luar Negeri dan Eropa Prancis Jean-Noël Barrot menegaskan bahwa masa kini dan masa depan Sahara Barat berada dalam kerangka kedaulatan Maroko, sebagai konsekuensi langsung dari rencana otonomi Maroko.

Barrot menambahkan bahwa saat ini tidak ada solusi realistis atau kredibel lain selain rencana otonomi yang diusulkan Maroko, dan menekankan pentingnya pendekatan politik yang dapat diterima bersama dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

“Kami mendukung upaya PBB menuju dialog ini,” ujarnya, seperti dimuat dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Jumat, 4 April 2025. 

Ia juga menyatakan bahwa dirinya akan segera membahas isu ini lebih lanjut dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Paris dalam beberapa hari mendatang.

Dukungan ini senada dengan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sebelumnya telah menegaskan sikap negaranya dalam surat kepada Raja Mohammed VI pada Juli 2024. 

Dalam surat tersebut, Macron menyatakan bahwa “Prancis menganggap bahwa masa kini dan masa depan Sahara Barat berada dalam kerangka kedaulatan Maroko.”

Presiden Macron juga memperkuat sikap ini dalam pidato bersejarah di hadapan Parlemen Maroko pada 29 Oktober 2024. 

“Dan saya menegaskan kembali di sini di hadapan Anda. Bagi Prancis, masa kini dan masa depan wilayah ini berada dalam kerangka kedaulatan Maroko. Otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah kerangka di mana pertanyaan ini harus diselesaikan,” tegasnya.

Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan konsistensi posisi Prancis dalam mendukung integritas teritorial Maroko serta rencana otonomi yang dianggap sebagai dasar solusi damai dan jangka panjang untuk konflik Sahara Barat.