Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan tiga gebrakan besar dalam menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global, untuk menjaga optimisme dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Hal ini dilakukan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembaruan tarif bagi Indonesia sebesar 32 persen pada Rabu, 2 April 2025.
"Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” ujar Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, melalui siaran pers pada Kamis 3 April 2025.
Tiga gebrakan yang bersinergi dengan strategi geopolitik yang matang ini diyakini akan mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.
Gebrakan pertama adalah memperluas mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
Keanggotaan Indonesia di BRICS adalah untuk memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.
"Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA," papar Noudhy.
Lanjut Noudhy, selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokoh daya saing di pasar internasional.
Gebrakan kedua, mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDA). Untuk meningkatkan nilai tambah, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri. Salah satu contoh kesuksesan kebijakan hilirisasi adalah sektor nikel, di mana nilai ekspor nikel dan turunannya yang semula hanya 3,7 miliar dolar AS pada 2014 melonjak menjadi 34,3 miliar dolar AS pada 2022.
"Selain itu, pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara, yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia," kata Noudhy.
Nantinya, BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
Noudhy mengklaim, langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing. Serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.
Gebrakan ketiga, dengan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri atau memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.
Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
"Selain itu, Presiden Prabowo juga akan mendirikan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik," tutur Noudhy.
Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang mencakup 54 persen dari PDB Indonesia, Noudhy yakin program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” pungkas Noudhy.
