Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho/Istimewa
Markas Besar (Mabes) Polri menanggapi pemberitaan terkait Peraturan Kepolisian (Perpol) 3/2025 tentang penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi wartawan asing yang bertugas di Indonesia.
Di mana pernyataan yang beredar menyebutkan bahwa SKK jadi kewajiban bagi jurnalis asing.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, Perpol 3/2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari revisi Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.
"Perpol ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalnya di wilayah-wilayah rawan konflik," kata Sandi kepada wartawan, Kamis, 3 April 2025.
Lanjut Sandi, Perpol tersebut dibuat dengan berlandaskan upaya preemptif dan preventif dari kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada WNA.
Apalagi, ini dilakukan dengan koordinasi bersama instansi terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf a, yang bertujuan untuk "mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing".
Terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa penerbitan SKK itu wajib bagi wartawan asing, Sandi menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan isi Perpol.
"Perlu diluruskan bahwa dalam Pasal 8 (1) disebutkan, penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf b diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin," jelas Sandi.
Sandi menambahkan, jika tidak ada permintaan dari penjamin, SKK tidak bisa diterbitkan.
"SKK tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing. Tanpa SKK, jurnalis asing tetap bisa melaksanakan tugas di Indonesia selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Sandi.
Sebagai contoh, Sandi menjelaskan bahwa bila seorang jurnalis asing akan meliput di wilayah yang rawan konflik, penjamin dapat mengajukan permintaan SKK kepada Polri.
Tak hanya itu, penjamin juga dapat meminta perlindungan terhadap jurnalis karena bertugas di wilayah rawan konflik.
"Jadi, yang berhubungan langsung dengan Polri dalam penerbitan SKK ini adalah pihak penjamin, bukan WNA atau jurnalis asingnya," tegas Sandi.
