Berita

Pedagang cilok tahu Wonosobo mengakui daya beli masyarakat menurun pada momen libur Lebaran tahun ini/RMOLJabar

Nusantara

Ketua Asosiasi PKL Keluhkan Pendapatan Anjlok, Lampu Kuning Ekonomi?

KAMIS, 03 APRIL 2025 | 06:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

RMOL.  Asosiasi pedagang kaki lima (PKL) memberikan warning lampu kuning kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi perekonomian masyarakat mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

Ketua Umum Asosiasi PKL, Ali Mahsun mengatakan, kondisi nyata yang dialami para PKL pada momen liburan Idulfitri 1446 Hijriah merupakan dampak dari penurunan jumlah pemudik pada tahun ini.

"Kementerian Perhubungan mengakui jumlah pemudik Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta. Artinya turun 24 persen dari 2024 sebanyak 193,6 juta pemudik," kata Ali Mahsun kepada RMOLJabar, Rabu 2 April 2025.


Padahal menurut Ali, Pemerintahan Presiden Prabowo telah melakukan berbagai upaya dalam membantu perekonomian masyarakat melalui program subsidi, bansos, hingga memberikan diskon tiket pesawat, tiket kereta api maupun memberikan bantuan bus gratis.

"Kenapa terjadi penurunan jumlah pemudik? Kenyataan ini harus jadi warning bagi pemerintah, bahwa perekonomian masyarakat sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Dalam pandangan Ali Mahsun, salah satu faktor yang jadi penyebab penurunan adalah perputaran ekonomi rakyat melalui UMKM makin lesu akibat daya beli rakyat makin menurun.

"Lebih dari 9,8 juta kelas menengah jatuh miskin sehingga mereka mengencangkan ikat pinggang di tengah beratnya beban hidup," ujar Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU periode 2000-2005 tersebut.

Apalagi, lanjut mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 tersebut, terjadi gelombang PHK menjelang Lebaran, mengakibatkan melonjaknya jumlah pengangguran dan sebagian pelaku UMKM memilih tidak mudik daripada kehabisan modal usaha usai Lebaran. 

"Program subsidi, bansos, dan diskon tiket belum mampu mendongkrak jumlah pemudik dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya