Berita

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berdiskusi dengan Bos Maspion Alim Markus/Istimewa

Politik

Dikunjungi Bos Maspion Group Alim Markus, Gubernur Khofifah: Jangan Ada PHK di Jawa Timur

KAMIS, 03 APRIL 2025 | 02:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan silaturahim sekaligus halal bihalal owner Maspion Grup, Alim Markus, di kediaman Jemursari Surabaya, Selasa malam 1 April 2025.

Kedatangan pria yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim tersebut disambut hangat oleh Khofifah. Menurut Khofifah, kedatangan Alim Markus menjadi simbol harmonis antara Pemprov Jatim dengan sektor industri.

Dibalut dengan diskusi, dalam pertemuan tersebut, Khofifah turut menitipkan pesan pada Bos Maspion Grup agar menjaga semangat iklim usaha perusahaannya dan terus mengupayakan agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para pekerja.


“Terima kasih atas kunjungan silaturahmi Bapak Alim Markus, bos Maspion Grup. Kami mengapresiasi bahwa beliau datang ke kediaman kami untuk halal bihalal,” ujar Khofifah, diwartakan RMOLJatim, Rabu 2 April 2025.

“Dan memang tadi kami sempat menitipkan pesan khusus pada Pak Alim, beliau pelaku usaha sukses dan paling senior di Jawa Timur agar jangan sampai ada PHK pada pekerja. Jikalau ada pengurangan produksi, kami berharap lebih memilih untuk pengurangan jam kerja atau pengurangan hari kerja, dibandingkan PHK,” imbuhnya.

Ia  menegaskan bahwa kondusivitas dunia industri sangat diandalkan oleh Jatim dalam pembukaan lapangan kerja. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, setiap bertemu dengan pengusaha padat karya, selalu yang ia sampaikan adalah jangan ada PHK pada kalangan pekerja.

Berdasarkan data BPS, sejak Januari-Februari 2025, Apindo mencatat 40 ribu pekerja terkena PHK. Sementara, berdasarkan catatan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), sepanjang Januari-Desember 2024, terdapat 77.965 orang di PHK.

Jumlah ini meningkat dibandingkan PHK karyawan di 2023 yang menyasar 64.855 pekerja. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah PHK karyawan terbanyak pada 2024 yaitu 17.085 orang pekerja. Setelah itu diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 13.130 orang dan Banten sebanyak 13.042 orang.

Khofifah tidak ingin kondisi itu terjadi di provinsi yang dipimpinnya. Karena itu, dia selalu meminta kepada pengusaha agar sebisa mungkin untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya.

“Itu selalu saya pesankan semua perusahaan-perusahaan besar. Saya menitipkan agar jangan ada PHK. Kalau terpaksa  jam kerjanya nya saja dikurangi. Tapi jangan sampai ada PHK. Permintaan itu juga saya sampaikan ke Pak Alim Markus,” kata Khofifah.

Lebih lanjut ia sebutkan, pengusaha harus memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan mencari solusi alternatif selain PHK.  Hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer pada tahun 2025.

"Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan kesejahteraan pekerja dan tidak ingin ada PHK," kata Khofifah.

Sementara itu, Alim Markus memastikan di Maspion Group tidak akan ada PHK. Sebab, saat ini banyak investor baru yang masuk di perusahaan yang didirikan 1962 tersebut. Sehingga, kondisi finansial perusahaan masih baik.

“Saya jamin tidak ada PHK. Karena, di Maspion, ada investor yang baru-baru. Jadi, kalau ini PHK, dirumahkan, saya akan salurkan ke perusahaan yang baru. Sehingga, di Maspion tidak ada PHK,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan akan ada investor yang datang ke Jatim. Investor itu akan menanam padi dengan jumlah yang banyak. Bibitnya diambil dari Tiongkok.

“Luar biasa. Investor lainnya juga mau menanam tebu dari Tiongkok. Banyak sekali. Pada 8 April 2025, saya mau ke kantor lagi (Kantor Gubernur Jatim). Kapan dimulai, saya masih mengumpulkan data-datanya dulu. Termasuk izinnya," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya