Berita

Ilustrasi mobil listrik BYD/RMOL

Otomotif

Tiongkok Ingin Satukan Raksasa Otomotif Demi Kuasai Pasar EV

RABU, 02 APRIL 2025 | 15:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiongkok mendorong penggabungan dan restrukturisasi produsen mobil milik negara yang kesulitan beradaptasi dengan tren kendaraan listrik (EV). 

Hal ini disampaikan oleh Gou Ping, Wakil Ketua Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (SASAC), dalam sebuah forum kendaraan listrik di Beijing pada 1 April 2025.

SASAC, State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, adalah sebuah komisi khusus Republik Rakyat Tiongkok yang mengawasi dan mengelola aset badan usaha milik negara (BUMN) pusat, yang dikendalikan langsung oleh Dewan Negara. 


SASAC mengawasi sekitar 100 perusahaan milik negara, termasuk China South Industries Group (pemilik Changan Automobile), Dongfeng Motor Corp. (induk Dongfeng Motor Group), dan China FAW Group.

Menurut Gou, restrukturisasi ini bertujuan menggabungkan sumber daya agar produsen mobil Tiongkok lebih kompetitif di pasar global. 

"Saat pasar luar negeri semakin waspada terhadap mobil listrik murah dari Tiongkok, pemerintah ingin perusahaan meningkatkan kualitas dan daya saing," ujarnya, seperti dikutip dari Nikkei Asia.

Pada Februari, Changan dan Dongfeng Motor Group mengumumkan bahwa induk perusahaan mereka sedang merencanakan restrukturisasi dengan perusahaan milik negara lainnya. Namun, mereka tidak menyebutkan perusahaan mana yang terlibat, memunculkan spekulasi bahwa kedua perusahaan ini mungkin akan bergabung.

Changan, Dongfeng, dan FAW sudah menjalin kerja sama dalam pengembangan mobil listrik sejak 2017. Mereka semakin erat bekerja sama, termasuk dengan bertukar eksekutif. Ada kemungkinan FAW juga akan terlibat dalam merger antara Changan dan Dongfeng.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya