Berita

Presiden AS Donald Trump/Net

Bisnis

Indonesia Masuk Radar Trump, Aturan Impor Barang Halal Dinilai Berpotensi Hambat Ekspor AS

RABU, 02 APRIL 2025 | 08:49 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang dianggap menghambat ekspor Amerika Serikat.

Hal itu terungkap dalam Laporan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) 2025 yang dirilis menjelang diumumkannya tarif timbal balik oleh Presiden Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika.

"Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern yang menyadari hambatan perdagangan luar negeri yang luas dan merugikan yang dihadapi eksportir Amerika lebih dari Presiden Trump," kata Duta Besar Greer. 


"Di bawah kepemimpinannya, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik yang tidak adil dan tidak timbal balik ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan bisnis dan pekerja Amerika yang bekerja keras di pasar global," lanjutnya.

Dalam laporan tersebut, Indonesia disebutkan bersama 57 negara lainnya yang memiliki kebijakan dan regulasi yang dapat memengaruhi perdagangan dengan AS.

Beberapa kebijakan Indonesia yang disorot dalam laporan ini antara lain adalah regulasi impor, pajak, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, dan akses pasar untuk industri farmasi. Selain itu, peraturan impor barang halal juga dianggap berpotensi menghambat ekspor AS karena dapat memicu birokrasi yang rumit.

Dokumen USTR menyebutkan bahwa regulasi akreditasi yang berlaku di Indonesia bisa menciptakan kebutuhan akan dokumen yang berulang-ulang, serta persyaratan yang semakin membebani auditor dalam memenuhi syarat yang ditetapkan.

Berikut daftar lengkap 58 negara yang dianggap menghambat ekspor AS.

1. Algeria
2. Angola
3. Argentina
4. Australia
5. Bangladesh
6. Bolivia
7. Brazil
8. Brunei Darussalam
9. Kamboja
10. Kanada
11. Chile
12. China
13. Kolombia
14. Kosta Rika
15. Pantai Gading
16. Republik Dominika
17. Ekuador
18. Mesir
19. El Salvador
20. Ethiopia
21. Ghana
22. Guatemala
23. Honduras
24. Hong Kong
25. India
26. Indonesia
27. Israel
28. Jepang
29. Yordania
30. Kenya
31. Korea Selatan
32. Laos
33. Malaysia
34. Meksiko
35. Selandia Baru
36. Nikaragua
37. Nigeria
38. Norwegia
39. Pakistan
40. Panama
41. Paraguay
42. Peru
43. Filipina
44. Rusia
45. Singapura
46. Afrika Selatan
47. Swiss
48. Taiwan
49. Thailand
50. Tunisia
51. Turki
52. Ukraina
53. Inggris
54. Uruguay
55. Vietnam
56. Liga Arab
57. Uni Eropa
58. Gulf Cooperation Council.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya