Berita

Ketua Lembaga Peneliti Republik Damai (Redam) Jawa Timur , Noorman Susanto/RMOLJatim

Politik

DPRD Magetan Lecehkan Instruksi Presiden Prabowo

RABU, 02 APRIL 2025 | 03:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPRD Magetan beberapa waktu lalu di Rumah Makan (RM) Lombok Ijo bersama insan pers menuai protes masyarakat dan aktivis. Kegiatan tersebut dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran.

"Mengapa harus di luar kota kalau hanya diskusi, itu buang-buang uang rakyat. Itu melecehkan imbauan Presiden soal efisiensi, bukannya jadi contoh menggalakkan efisiensi anggaran, malah foya-foya," kata Ketua Lembaga Peneliti Republik Damai (Redam) Jawa Timur di Magetan, Noorman Susanto, kepada RMOLJatim, Selasa 1 April 2025. 

Noorman menyayangkan FGD tersebut dilaksanakan di luar kota. Padahal Magetan kota wisata, ratusan rumah makan menyediakan fasilitas lebih dari Kota Madiun.


Selain itu, menurutnya banyak yang diundang bukan dari kalangan pers saja. Meskipun tema acara itu berbunyi mewujudkan sinergitas dengan insan pers. 

"Boleh dong curiga kalau ini ada TST (Tahu Sama Tahu, red). Apa masih kurang DPRD dimanjakan rakyat dengan berbagai tunjangan dan fasilitas. Belum dari cuan (hasil) lain," tegasnya.

"Menyitir pernyataan Presiden yang diulang-ulang di berbagai acara kenegaraan, imbauan tentang efisiensi anggaran. Karenanya, Redam mengajak elemen masyarakat Magetan, membawa kasus acara FGD yang viral ini ke Provinsi. Kalau tidak bersambut, kita teruskan," imbuhnya. 

Sementara itu saat dikonfirmasi soal FGD tersebut, Ketua DPRD Magetan Suratno enggan menjawab. Bahkan dia menghapus pesan suara (voice note) yang sempat dikirim ke RMOLJatim.

"Itu (FGD) ide Mitro, konfirmasi ke Mitro saja," kata Suratno singkat.

Saat ditelusuri, nama Mitro yang disebut Suratno adalah Kepala Bidang (Kabid) Perundang-undangan Sekretariat DPRD. Mitro yang sebelumnya beberapa kali kesandung kasus pelecehan itu belum berhasil dikonfirmasi. Ponselnya juga tidak aktif.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya