Berita

Ketua Lembaga Peneliti Republik Damai (Redam) Jawa Timur , Noorman Susanto/RMOLJatim

Politik

DPRD Magetan Lecehkan Instruksi Presiden Prabowo

RABU, 02 APRIL 2025 | 03:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPRD Magetan beberapa waktu lalu di Rumah Makan (RM) Lombok Ijo bersama insan pers menuai protes masyarakat dan aktivis. Kegiatan tersebut dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran.

"Mengapa harus di luar kota kalau hanya diskusi, itu buang-buang uang rakyat. Itu melecehkan imbauan Presiden soal efisiensi, bukannya jadi contoh menggalakkan efisiensi anggaran, malah foya-foya," kata Ketua Lembaga Peneliti Republik Damai (Redam) Jawa Timur di Magetan, Noorman Susanto, kepada RMOLJatim, Selasa 1 April 2025. 

Noorman menyayangkan FGD tersebut dilaksanakan di luar kota. Padahal Magetan kota wisata, ratusan rumah makan menyediakan fasilitas lebih dari Kota Madiun.


Selain itu, menurutnya banyak yang diundang bukan dari kalangan pers saja. Meskipun tema acara itu berbunyi mewujudkan sinergitas dengan insan pers. 

"Boleh dong curiga kalau ini ada TST (Tahu Sama Tahu, red). Apa masih kurang DPRD dimanjakan rakyat dengan berbagai tunjangan dan fasilitas. Belum dari cuan (hasil) lain," tegasnya.

"Menyitir pernyataan Presiden yang diulang-ulang di berbagai acara kenegaraan, imbauan tentang efisiensi anggaran. Karenanya, Redam mengajak elemen masyarakat Magetan, membawa kasus acara FGD yang viral ini ke Provinsi. Kalau tidak bersambut, kita teruskan," imbuhnya. 

Sementara itu saat dikonfirmasi soal FGD tersebut, Ketua DPRD Magetan Suratno enggan menjawab. Bahkan dia menghapus pesan suara (voice note) yang sempat dikirim ke RMOLJatim.

"Itu (FGD) ide Mitro, konfirmasi ke Mitro saja," kata Suratno singkat.

Saat ditelusuri, nama Mitro yang disebut Suratno adalah Kepala Bidang (Kabid) Perundang-undangan Sekretariat DPRD. Mitro yang sebelumnya beberapa kali kesandung kasus pelecehan itu belum berhasil dikonfirmasi. Ponselnya juga tidak aktif.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya