Berita

Relawan gempa Myanmar/Net

Dunia

Korban Tewas Gempa Myanmar Tembus 2.700, Bantuan Terhambat Konflik

SELASA, 01 APRIL 2025 | 19:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar terus bertambah, mencapai 2.719 orang per Selasa 1 April 2025. Angka ini diprediksi meningkat lebih dari 3.000 jiwa. 

Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam pidato yang disiarkan televisi setempat, menyampaikan bahwa selain korban tewas, sebanyak 4.521 orang mengalami luka-luka dan 441 lainnya masih hilang. 

Seperti dikutip dari Channel News Asia, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 itu disebut sebagai yang terkuat di Myanmar dalam lebih dari satu abad terakhir. 


Getaran dahsyat tersebut merobohkan pagoda kuno, bangunan modern, jembatan, ratusan gedung serta menyebabkan kehancuran luas, termasuk di wilayah Mandalay, di mana 50 anak dan dua guru tewas akibat runtuhnya sekolah mereka.

Di tengah situasi ini, tim penyelamat menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan bantuan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan melaporkan bahwa korban di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan air bersih, makanan, dan sanitasi yang layak. 

"Di wilayah yang paling parah, masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses ke air bersih dan sanitasi, sementara tim darurat bekerja tanpa lelah untuk menemukan korban selamat dan memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa," terang Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

The International Rescue Committee (IRC) juga menyoroti kebutuhan mendesak akan tempat berlindung dan bantuan medis, terutama di Mandalay yang berada dekat episentrum gempa.

"Setelah mengalami teror gempa bumi, orang-orang kini takut akan gempa susulan dan tidur di luar di jalan atau di lapangan terbuka," ujar seorang pekerja IRC di Mandalay dalam sebuah laporan.

Selain ancaman gempa susulan yang membuat warga takut tidur di dalam rumah, konflik bersenjata di Myanmar memperburuk kondisi. Amnesty International mendesak junta militer untuk membuka akses bagi organisasi kemanusiaan agar bantuan dapat menjangkau seluruh korban tanpa hambatan administratif. 

"Militer Myanmar menggunakan praktik lama untuk menolak memberikan bantuan ke daerah-daerah tempat kelompok-kelompok yang menolaknya aktif," kata peneliti Amnesty di Myanmar, Joe Freeman.

Sejumlah kelompok pemberontak bahkan menuding militer melakukan serangan udara pascagempa, yang semakin memperumit situasi kemanusiaan di negara tersebut.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya