Berita

Relawan gempa Myanmar/Net

Dunia

Korban Tewas Gempa Myanmar Tembus 2.700, Bantuan Terhambat Konflik

SELASA, 01 APRIL 2025 | 19:35 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar terus bertambah, mencapai 2.719 orang per Selasa 1 April 2025. Angka ini diprediksi meningkat lebih dari 3.000 jiwa. 

Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam pidato yang disiarkan televisi setempat, menyampaikan bahwa selain korban tewas, sebanyak 4.521 orang mengalami luka-luka dan 441 lainnya masih hilang. 

Seperti dikutip dari Channel News Asia, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 itu disebut sebagai yang terkuat di Myanmar dalam lebih dari satu abad terakhir. 


Getaran dahsyat tersebut merobohkan pagoda kuno, bangunan modern, jembatan, ratusan gedung serta menyebabkan kehancuran luas, termasuk di wilayah Mandalay, di mana 50 anak dan dua guru tewas akibat runtuhnya sekolah mereka.

Di tengah situasi ini, tim penyelamat menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan bantuan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan melaporkan bahwa korban di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan air bersih, makanan, dan sanitasi yang layak. 

"Di wilayah yang paling parah, masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses ke air bersih dan sanitasi, sementara tim darurat bekerja tanpa lelah untuk menemukan korban selamat dan memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa," terang Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

The International Rescue Committee (IRC) juga menyoroti kebutuhan mendesak akan tempat berlindung dan bantuan medis, terutama di Mandalay yang berada dekat episentrum gempa.

"Setelah mengalami teror gempa bumi, orang-orang kini takut akan gempa susulan dan tidur di luar di jalan atau di lapangan terbuka," ujar seorang pekerja IRC di Mandalay dalam sebuah laporan.

Selain ancaman gempa susulan yang membuat warga takut tidur di dalam rumah, konflik bersenjata di Myanmar memperburuk kondisi. Amnesty International mendesak junta militer untuk membuka akses bagi organisasi kemanusiaan agar bantuan dapat menjangkau seluruh korban tanpa hambatan administratif. 

"Militer Myanmar menggunakan praktik lama untuk menolak memberikan bantuan ke daerah-daerah tempat kelompok-kelompok yang menolaknya aktif," kata peneliti Amnesty di Myanmar, Joe Freeman.

Sejumlah kelompok pemberontak bahkan menuding militer melakukan serangan udara pascagempa, yang semakin memperumit situasi kemanusiaan di negara tersebut.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya