Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net
Demokrasi Indonesia yang lahir dari reformasi satu generasi lalu kini menghadapi tantangan serius.
Sebuah artikel di Bloomberg menyoroti kemunduran demokrasi terjadi secara bertahap di Indonesia melalui berbagai perubahan kebijakan yang mengikis keseimbangan politik.
“Erosi dimulai secara bertahap, sayatan kecil pada keseimbangan politik yang rapuh yang telah dibangun dengan susah payah,” tulis artikel tersebut dikutip pada Selasa 1 April 2025.
Menurut Bloomberg, harapan sempat muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), seorang pemimpin yang tidak berasal dari elite politik maupun militer. Namun, dalam praktiknya, demokrasi justru mengalami kemunduran.
“Ia melumpuhkan kekuasaan Komisi Anti-Korupsi. Ia tidak berbuat banyak untuk melemahkan kekuasaan orang kaya, dan sering kali membuat mereka semakin berani,” tulis artikel itu.
Meski demikian, Jokowi dinilai tetap populer, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi mulai menunjukkan ambisi dinasti politiknya.
“Jokowi dianggap telah memengaruhi Mahkamah Konstitusi, menggunakan koneksi pribadi untuk mengubah aturan pemilu,” kata laporan tersebut.
Keputusan itu membuka jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Di sisi lain, kepemimpinan Prabowo juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Mantan jenderal tersebut diketahui memiliki pandangan skeptis terhadap sistem parlemen.
“Prabowo telah menunjukkan pendekatan seperti militer terhadap pemerintahan, setelah pernah mencemooh pekerjaan parlemen sebagai ‘budaya Barat’ yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional,” ungkap artikel tersebut.
Revisi terbaru terhadap Undang-Undang TNI yang memperbesar peran militer dalam politik semakin memperdalam kekhawatiran tersebut.
Di tengah situasi ini, masyarakat sipil menghadapi tekanan besar. Kendati aksi protes direncanakan untuk menentang berbagai kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi, banyak pihak meragukan efektivitasnya dalam membawa perubahan signifikan.
“Masyarakat sipil sudah berada di bawah tekanan, dan bahkan dengan protes berskala besar yang direncanakan, tidak mungkin ada banyak perubahan,” tambah laporan tersebut.
Sementara para aktivis terus mengingatkan bahaya dari melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan.
Di tengah kondisi ini, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Satu-satunya faktor yang mungkin dapat membatasi kekuasaan eksekutif adalah pasar global.
“Modal asing mungkin satu-satunya kekuatan yang tidak dapat dikekang oleh Prabowo. Otoritas tertinggi adalah apa yang akan ditanggung pasar,” tulisnya.
Dengan berbagai tantangan ini, masa depan demokrasi Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Apakah negara ini mampu mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi atau akan semakin bergeser ke arah pemerintahan yang lebih otoriter?
“Mari berharap Indonesia tidak membayar harga yang terlalu mahal untuk pelajaran ini,” pungkas artikel tersebut.
