Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Bisnis

Ada Banyak Kerja Keras untuk Bisa Membangkitkan Lagi Ekonomi RI

SELASA, 01 APRIL 2025 | 09:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Prospek ekonomi global telah memburuk sejak kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden Indonesia. 

Sebuah artikel di Bloomberg menyoroti bagaimana Prabowo berupaya membangun kembali Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ternyata tidak berjalan dengan baik. 

“Rupiah adalah mata uang Asia dengan kinerja terburuk tahun ini, merosot hampir 3 persen terhadap Dolar AS,” tulis artikel tersebut, dikutip Selasa 1 April 2025.


Hampir setiap hari Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral "dengan berani" campur tangan di pasar valuta asing dan obligasi. 

“Ini akan meredam kerugian tetapi tidak mencegahnya,” kata artikel itu. 

Artikel tersebut mencatat, pada 25 Maret, Rupiah jatuh ke level terendah sejak 1998, ketika kerusuhan yang dipicu oleh Krisis Keuangan Asia menjatuhkan kepemimpinan Presiden Suharto. 

Indeks saham utama Jakarta turun sekitar 8 persen pada kuartal pertama dan mengalami beberapa penurunan tajam setiap hari dalam dua minggu terakhir. 

“Tidak ada yang salah dengan pemimpin mana pun yang menginginkan ekonomi menjadi jauh lebih baik. Indonesia telah meningkatkan kemakmuran dan standar hidup sejak keruntuhan finansial dan politik yang dahsyat pada akhir tahun 1990-an,” ulas artikel itu. 

Produk domestik bruto (PDB) tumbuh pada rata-rata tahunan yang yaitu sekitar 5 persen dalam dekade terakhir. Namun, bagi Prabowo, Indonesia perlu meningkatkan angka itu. Orang nomor satu itu menargetkan 8 persen. 

Padahal, menurut artikel itu, tidak ada ekonomi yang tumbuh secepat itu.

“Negara harus memainkan peran yang sangat besar jika pertumbuhan ingin mendekati tujuannya,” kata artikel itu. 

Beberapa rintangan menjadi penghalang target tersebut, salah satunya adalah kebijakan fiskal. 

Pada pemerintahan sebelumnya, berturut-turut pemerintah membatasi defisit anggaran hingga 3 persen dari PDB. 

“Kesetiaan terhadap batasan itulah yang membuat Indonesia mendapatkan kredibilitas selama bertahun-tahun,” tulis artikel itu. 

Prabowo ingin menghancurkan substansi pembatasan ini sambil tetap mengklaim bahwa ia masih mematuhinya. Ada ketegangan antara naluri populis dan otoriternya dan kebutuhan ekonomi saat ini. 

Di akhir 2024 gonjang-ganjing kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) telah membuat pasar bergejolak.  Keputusan yang telah direncanakan sejak lama itu pada akhirnya terpaksa dibatalkan. 

Pembatalan kenaikan PPN ini pun berimbas dengan diberlakukannya penghematan di semua sektor.  Anggaran Kementerian pun tak lepas dari sasaran Prabowo.

“Poin terakhir ini sangat meresahkan, mengingat salah satu kelemahan negara ini adalah infrastruktur yang tidak memadai," kata artikel itu.

Pergeseran ini mengejutkan karena dua pendahulunya, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, sebagian besar menyerahkan pengelolaan ekonomi sehari-hari kepada teknokrat berbakat yang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyampaikannya.

Di tengah gonjang-ganjing tersebut, ada kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  akan mengundurkan diri. Kabar itu menjadi kekhawatiran oleh investor. 

Penurunan suku bunga oleh BI juga dianggap mengejutkan. 

“Sungguh mengejutkan bahwa setelah kegagalan pajak, otoritas tersebut berbalik arah dan menurunkan suku bunga,” kata artikel itu.

Kinerja BI dipandang masih jauh dari harapan untuk bisa meyakinkan investor. 

Padahal, di  2023, Indonesia mendapatkan kembali statusnya sebagai ekonomi berpendapatan menengah ke atas.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya