Berita

Tim penyelamat bekerja di lokasi bangunan yang rusak akibat gempa bumi dahsyat di Mandalay, Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Lanjutkan Serangan Udara Meski Negara Baru Dilanda Gempa

SENIN, 31 MARET 2025 | 16:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, kelompok perlawanan bersenjata Myanmar yang menentang pemerintahan militer mengklaim bahwa junta militer terus melancarkan serangan udara terhadap kota-kota dan desa-desa, meskipun negara tersebut baru menghadapi bencana besar akibat gempa bumi yang menghancurkan. 

Sekitar 1.700 orang dilaporkan tewas, sementara ribuan lainnya terluka dalam gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar pada hari Jumat lalu, 28 Maret 2025.

Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok etnis tertua yang berperang melawan junta militer sejak kudeta 2021, mengecam keras tindakan militer Myanmar. 


Dalam sebuah pernyataan resmi, KNU menyebut bahwa serangan udara yang dilakukan oleh militer tetap berlangsung, meskipun banyak warga sipil yang tengah berjuang menghadapi kerusakan besar akibat gempa. 

“Junta terus melancarkan serangan udara ke wilayah sipil, bahkan saat penduduk menanggung penderitaan luar biasa akibat gempa bumi,” kata pernyataan dari KNU, seperti dimuat Outlook India pada Senin, 31 Maret 2025. 

Kelompok tersebut juga menyoroti bahwa dalam kondisi normal, militer seharusnya akan mengalihkan perhatian mereka untuk upaya penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. 

Sebaliknya, mereka menuduh militer justru lebih memfokuskan diri pada pengerahan pasukan untuk menyerang rakyat Myanmar.

Menurut laporan dari Free Burma Rangers, serangan udara yang dilakukan oleh jet militer dan pesawat nirawak terjadi segera setelah gempa bumi dahsyat tersebut. Negara bagian Karen, yang berdekatan dengan markas besar KNU, menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, turut mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. 

Dalam pertemuan virtual dengan negara-negara ASEAN pada Minggu, Balakrishnan menyerukan gencatan senjata segera untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. 

"Kami menyerukan gencatan senjata segera dan efektif yang akan memfasilitasi upaya pengiriman bantuan kemanusiaan serta memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang di Myanmar," ujar Balakrishnan dalam sebuah pernyataan.

Gempa bumi yang mengguncang Myanmar pada Jumat lalu tercatat dengan kekuatan 7,7 magnitudo pada kedalaman dangkal sehingga turut dirasakan di negara tetangga, Thailand, dan India. 

Bangunan-bangunan di Myanmar hancur, menyebabkan ribuan orang terjebak dalam reruntuhan.

Sementara itu, kelompok oposisi yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional, yang mencakup sisa-sisa pemerintahan yang digulingkan pada 2021, menyatakan bahwa milisi anti-junta di bawah komandonya berjanji akan menghentikan semua aksi militer ofensif selama dua minggu ke depan, sebagai bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan dan mendukung upaya penyelamatan.

Namun, situasi tetap tegang di Myanmar, yang sejak 2021 terperangkap dalam perang saudara, di mana berbagai kelompok oposisi bersenjata berjuang untuk menggulingkan kekuasaan militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.

Konflik ini telah menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Myanmar, dengan banyaknya korban jiwa dan penghancuran infrastruktur.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya