Junta Myanmar Minta Bantuan Internasional, Langkah Langka di Tengah Isolasi Global

Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, meminta bantuan internasional setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang negara itu pada Jumat 28 Maret 2025.

"Saya ingin menyampaikan undangan terbuka ke organisasi dan negara mana pun yang bersedia datang dan membantu orang-orang yang membutuhkan di negara kita," kata Min Aung Hlaing dalam pidato yang disiarkan televisi.

Gempa dahsyat tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.002 orang, dengan jumlah korban diperkirakan bisa mencapai 10 ribu jiwa.

Seruan ini menjadi upaya langka dari junta yang selama ini dikenal tertutup terhadap komunitas global sejak mengambil alih kekuasaan pada 2021.

Junta Myanmar dan Sikap Tertutup terhadap Dunia

Sejak kudeta, junta militer Myanmar kerap membatasi akses bantuan asing, terutama dari negara-negara Barat. Mereka lebih mengandalkan dukungan dari sekutu seperti Rusia, China, dan Korea Utara. Selain itu, junta juga menerapkan pembatasan ketat terhadap internet dan kebebasan pers.

Laporan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) yang dikutip PBB pada Januari 2025 mencatat bahwa lebih dari 6.231 orang tewas akibat tindakan represif junta, termasuk 1.144 perempuan dan 709 anak-anak.

Kudeta yang dilakukan junta juga memicu perang sipil, dengan kelompok milisi dan warga yang mengangkat senjata untuk melawan rezim militer.

Min Aung Hlaing Diburu ICC

Di tengah bencana ini, Min Aung Hlaing masih menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sejak 2019, ICC menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan dirinya, terutama terkait pengusiran dan penganiayaan terhadap warga Rohingya pada 2017.

Pada 2024, jaksa ICC resmi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing, menambah tekanan terhadap kepemimpinan junta.