Berita

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman/RMOL

Politik

Ketua Komisi III DPR Sepakat Usulan Penghapusan SKCK

KAMIS, 27 MARET 2025 | 17:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) soal penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), disambut baik Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. 

Menurut Habiburokhman, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SKCK tidak signifikan menambah uang negara. Karena itu, Kepolisian tidak perlu lagi mengurusi masalah SKCK.

"SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Enggak signifikan gitu lho, buat apa juga capek-capek polisi ngurusin SKCK," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Maret 2025. 


Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, saat ini pihak yang terbukti pernah melakukan pidana bisa diketahui tanpa SKCK. Lagipula, tidak ada jaminan orang yang memiliki SKCK bukan orang yang bermasalah.

"Enggak ada jaminan orang punya SKCK, enggak bermasalah gitu lho. Ya kan. Kalau orang pernah dihukum, ya kan akan tahu, tinggal dicek di pengadilan," jelas Habiburokhman.

"Kalau saya pribadi, saya, kan saya Ketua Komisi III tentu pendapat pribadi saya berpengaruh banget, menurut saya sih sepakat enggak usah ada SKCK," sambungnya.

Lebih jauh, Habiburokhman menilai pembuatan SKCK juga akan memberatkan masyarakat. Sebab masyarakat harus mengeluarkan uang untuk pembuatan SKCK.

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK. Itu satu itu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya, apakah ada biaya? Setahu saya ada ya, tapi enggak tahu ya, dicek, resmi enggak resmi gimana," tandasnya.

Usulan pencabutan SKCK disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai, dengan mengirimkan surat pencabutan SKCK ke Mabes Polri pada Jumat, 21 Maret 2025.

Usulan tersebut diajukan berdasarkan hasil penelitian dari Kementerian HAM dari berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Pasalnya, ada keluhan para narapidana residivis yang kesulitan mencari kerja karena terganjal SKCK.

Menurut Pigai, SKCK tidak selalu mencerminkan rekam jejak seseorang secara menyeluruh. Pihak-pihak terkait pun diharapkan dapat mencari solusi terbaik agar regulasi ini tetap adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya