Berita

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman/RMOL

Politik

Ketua Komisi III DPR Sepakat Usulan Penghapusan SKCK

KAMIS, 27 MARET 2025 | 17:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) soal penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), disambut baik Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. 

Menurut Habiburokhman, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SKCK tidak signifikan menambah uang negara. Karena itu, Kepolisian tidak perlu lagi mengurusi masalah SKCK.

"SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Enggak signifikan gitu lho, buat apa juga capek-capek polisi ngurusin SKCK," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Maret 2025. 


Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, saat ini pihak yang terbukti pernah melakukan pidana bisa diketahui tanpa SKCK. Lagipula, tidak ada jaminan orang yang memiliki SKCK bukan orang yang bermasalah.

"Enggak ada jaminan orang punya SKCK, enggak bermasalah gitu lho. Ya kan. Kalau orang pernah dihukum, ya kan akan tahu, tinggal dicek di pengadilan," jelas Habiburokhman.

"Kalau saya pribadi, saya, kan saya Ketua Komisi III tentu pendapat pribadi saya berpengaruh banget, menurut saya sih sepakat enggak usah ada SKCK," sambungnya.

Lebih jauh, Habiburokhman menilai pembuatan SKCK juga akan memberatkan masyarakat. Sebab masyarakat harus mengeluarkan uang untuk pembuatan SKCK.

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK. Itu satu itu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya, apakah ada biaya? Setahu saya ada ya, tapi enggak tahu ya, dicek, resmi enggak resmi gimana," tandasnya.

Usulan pencabutan SKCK disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai, dengan mengirimkan surat pencabutan SKCK ke Mabes Polri pada Jumat, 21 Maret 2025.

Usulan tersebut diajukan berdasarkan hasil penelitian dari Kementerian HAM dari berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Pasalnya, ada keluhan para narapidana residivis yang kesulitan mencari kerja karena terganjal SKCK.

Menurut Pigai, SKCK tidak selalu mencerminkan rekam jejak seseorang secara menyeluruh. Pihak-pihak terkait pun diharapkan dapat mencari solusi terbaik agar regulasi ini tetap adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya