Pramono Harus Pilih Pejabat yang Miliki Rekam Jejak Antikorupsi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diharapkan memilih pejabat yang akan membantunya membangun ibukota dengan rekam jejak antikorupsi.

"Pilih pejabat yang memiliki rekam jejak antikorupsi," kata Ketua Relawan Pramono Anung-Rano Karno (Pranko) untuk Jakarta, M Zulfikar melalui keterangan tertulisnya, Kamis 27 Maret 2025.

Zulfikar turut mendukung ketegasan Pramono untuk melawan korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Antara lain dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk mengawasi pembangunan di Jakarta.

Menurut Zulfikar, pelibatan aparat penegak hukum sangat penting dalam pemberantasan korupsi dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berwibawa di Pemprov DKI.

"Saat ini Pramono sedang menerapkan ekosistem birokrasi bersih bebas KKN di Pemprov DKI," kata Zulfikar.

Zulfikar juga melihat Pramono sedang melakukan pengawasan ketat yang dimulai dari sisi hulu penganggaran sampai dengan sisi hilir eksekusi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Pengawasan dilakukan berlapis, bahkan disupervisi KPK dan Kejaksaan dan berbagai institusi lainnya," kata Zulfikar.

Zulfikar menekankan, APBD yang berasal dari duit rakyat dalam pengelolaannya harus transparan sesuai peraturan yang berlaku demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas.

"Era Pramono harus bebas dari kasus korupsi," tutup Zulfikar.