Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Pelemahan IHSG Perlu Perhatian Serius Pemerintah

KAMIS, 27 MARET 2025 | 01:39 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tren pelemahan IHSG yang terjadi belakangan ini harus disikapi pemerintah secara tepat. 

Pengamat Center for Islamic Studies in Finance, Economic and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menyebut pemerintah perlu menyakinkan pasar bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia baik-baik saja dan siap mengantisipasi berbagai perubahan ekonomi-politik domestik maupun global. 

Antisipasi yang dimaksud adalah dengan menunjukkan komitmen menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku usaha, bukan hanya bagi bisnis besar tetapi juga untuk bisnis-bisnis menengah dan kecil.


Selain itu pemerintah harus komitmen menyederhanakan birokrasi dan penegakan hukum. Pemerintah perlu menciptakan peradilan yang bersih dan profesional bagi segenap pihak yang terlibat dalam korupsi-korupsi besar serta penyalahgunaan kekuasaan di BUMN. 

“Pada saat yang tepat BI juga harus terus menjaga stabilitas rupiah dengan intervensi moneter yang proporsional,” ujar Farouk dalam keterangannya, Rabu malam, 26 Maret 2025. 

Wakil Rektor Universitas Binawan ini menyebut pelemahan IHSG secara drastis dalam waktu singkat harus dianggap sebagai peringatan serius bagi pemerintah. Sebab pelemahan IHSG menunjukkan larinya investor dari pasar saham Indonesia, khususnya para investor luar negeri. 

“Pelemahan IHSG itu akan berdampak pada penurunan 'market confidence' terhadap pasar saham Indonesia. Meskipun pada dasarnya pasar saham adalah pasar dengan volatilitas tinggi dan selalu terdampak dari berbagai aspek Pemerintah perlu membuat kebijakan dasar yang dapat mengamankan dinamika pasar saham agar tidak terlalu drastis mengalami perubahan,” jelasnya. 

“Sebab pelemahan IHSG akan berdampak terhadap pasar sekunder dan 'to some extent'. Hal itu akan mengurangi minat perusahaan-perusahaan untuk melakukan IPO,” pungkas mantan Senior Officer Islamic Development Bank ini.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya