Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025/RMOL

Politik

Airlangga Ungkap Rencana Prabowo Rampingkan Komisaris Bank BUMN

RABU, 26 MARET 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar melakukan restrukturisasi pada bank-bank BUMN dengan merampingkan jajaran komisaris.

Arahan itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden RI di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 26 Maret 2025. 

Menurut penuturan Airlangga, pengurangan struktur komisaris BUMN dilakukan sebagai bagian dari efisiensi dan untuk memastikan posisi tersebut diisi oleh orang yang profesional di bidangnya. 


"Saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur apa namanya manajemen BUMN perbankan sekarang itu memang arahan bapak presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ujar Airlangga kepada awak media. 

Airlangga mencotohkan dampak positif dari perampingan komisaris terhadap market seperti yang telah dilakukan oleh Bank BRI dan Mandiri.

"Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik bahwa baik dari direksi maupun komisarisnya dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak,"  paparnya. 

Meskipun Airlangga tidak mengungkapkan secara rinci berapa jumlah komisaris yang akan dipangkas, ia menekankan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan tanpa membebani struktur yang ada.

"Ndak itu sesuai kebutuhan. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk sekarang lebih ringkas," tambah Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menanggapi tentang keberadaan figur-figur dari Bank Indonesia (BI) dalam jajaran komisaris. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengisi posisi-posisi strategis dengan profesional yang memiliki pengalaman di sektor terkait. 

"Ya itu arahannya kan harus diisi orang-orang profesional jaji kalo misalnya ada yang mewakili kementerian ada yang mewakili dari keuangan ada yang mewakili juga misal kalo untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM sudah ada," jelas Airlangga.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya