Jakarta Genjot Infrastruktur Air Bersih Dukung Program Swasembada

Pengelolaan air bersih di Jakarta memerlukan kebijakan yang jelas dan terarah untuk memastikan akses yang merata, kualitas yang terjaga, serta keberlanjutan sumber daya air. 

Menurut Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, tanpa regulasi yang tepat, masyarakat berisiko menghadapi krisis air akibat pasokan yang tidak stabil, pencemaran, serta eksploitasi sumber daya yang berlebihan. 

Sosok yang akrab disapa SGY itu menjelaskan kebijakan utama yang perlu diterapkan PAM Jaya, sebagai operator air bersih di Jakarta. Pertama menetapkan standar dan target pelayanan air minum dan kedua menentukan model kebijakan pengelolaan yang akan digunakan.

"Kebijakan ketiga yang perlu didorong adalah upaya mendukung infrastruktur dan investasi pemerintah. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah peningkatan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan air," kata SGY dalam diskusi bertema 'Isu Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagai Prioritas Pembangunan' di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 25 Maret 2025.

Dengan kebijakan yang kuat, layanan air minum dapat lebih efisien, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga Jakarta.

Selanjutnya Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Joga, menambahkan bahwa keberlanjutan siklus air bersih sangat penting. 

Mulai dari pembenahan badan sungai dari hulu ke hilir, revitalisasi waduk dan danau, penambahan ruang terbuka hijau, serta perlindungan hutan lindung.

Sementara itu, Direktur Pelayanan PAM Jaya, Syahrul Hasan, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen merealisasikan cakupan layanan air bersih 100 persen di Jakarta pada 2030. 

“Pada masa pemerintahan Pak Prabowo, air juga menjadi salah satu dari 17 program prioritas yakni, swasembada pangan, energi, dan air," tandasnya.