Berita

Teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo/Istimewa

Politik

Teror terhadap Tempo Rugikan Pemerintahan Prabowo

SELASA, 25 MARET 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Teror yang menyasar kantor media Tempo dan sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dinilai merugikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sepertinya ada yang mengail di air keruh untuk membuat persepsi negatif dan beragam kegaduhan akibat berbagai aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU TNI," ujar Ketua DPP Relawan Arus Bawah Prabowo, Supriyanto, dalam keterangannya, Selasa 25 Maret 2025.

Supriyanto mengatakan, Arus Bawah Prabowo mengecam keras tindakan barbar tersebut karena mencederai semangat demokrasi dan kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi. 


"Kami mendukung langkah hukum yang sedang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap pelaku, dalang, dan motif rangkaian teror tersebut," imbuh Supriyanto.

Supriyanto memastikan bahwa rangkaian teror yang ditujukan ke kantor Tempo dan KontraS tidak dilakukan jajaran pemerintahan Prabowo dan relawan pendukungnya.  

Ia mengatakan, target utama pelaku intimidasi kepada media massa dan organisasi civil society itu adalah merekayasa persepsi bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang militeristik dan antidemokrasi.

Padahal, lanjut Supriyanto, pidato Presiden Prabowo pada 19 Maret 2025 sudah sangat jelas memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk melakukan introspeksi dan menganggap muncul beragam kesalahpahaman dan protes karena kegagalan komunikasi publik pemerintah. 

Karena itu, para menteri dan terutama penanggung jawab komunikasi istana diminta untuk memperbaiki cara komunikasi ke rakyat. 

"Kami melihat rangkaian kegaduhan ini sebagai serangan balik dari para mafia ekonomi dan koruptor yang tidak ingin pemerintahan Prabowo ini mendapatkan legitimasi yang kuat dalam memberantas korupsi," demikian Supriyanto.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya