Berita

Ilustrasi pemudik/Ist

Nusantara

DPRD Dukung Pramono Tak Batasi Warga ke Jakarta Pasca Lebaran

SELASA, 25 MARET 2025 | 10:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk datang dan mencari penghasilan di Jakarta. 

Meski begitu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk tetap mengantisipasi lonjakan penduduk usai lebaran dan meminta warga yang hendak mengadu nasib ke Jakarta wajib memiliki identitas.

"Siapkan KTP-nya, siapkan identitas penduduknya, sehingga tidak menjadi penduduk gelap, gitu ya. Layanan di Jakarta akan diberikan kepada warga yang datang dengan identitas KTP," kata Khoirudin lewat keterangan resminya, Selasa 25 Maret 2025.


Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meminta warga yang baru datang ke Jakarta untuk melapor ke RT dan RW setempat agar bisa segera didata.

"Kalau mengikut saudaranya, ya saudaranya harus lapor. Biar terdata. Biar kita bisa memprediksi berapa jumlah kebutuhan, pertambahan jumlah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk," kata Khoirudin.

Khoirudin menghargai keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang tidak akan menggelar operasi yustisi kependudukan usai perayaan Lebaran 2025.

"Memang pada prinsipnya Jakarta kota terbuka, siapa pun yang datang ke sebuah kota sah-sah saja, dibolehkan. Apalagi Jakarta menjadi magnet secara ekonomi," pungkas Khoirudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya