Berita

Kolase foto Bahlil Lahadalia dan Erick Thohir/RMOL

Politik

Bahlil Hingga Erick Thohir Saatnya Ditendang dari Kabinet

SENIN, 24 MARET 2025 | 00:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Tak terasa sudah 150 hari Pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Berbagai macam polemik pun nampaknya tak pernah habis mewarnai pemerintahan ini. 

Bahkan yang terbaru adalah kontroversi pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi soal teror kepala babi yang menerpa dunia jurnalistik di Indonesia. 

Hasan Nasbi awalnya merespons kabar teror kepala babi terhadap seorang jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host Bocor Alus Politik. Ia mengatakan sebaiknya kepala babi yang menjadi teror kepada Tempo itu dimasak saja. 


Tentunya pernyataan ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Co Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna.

Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Indonesia ini sangat menyayangkan apa yang disampaikan Hasan Nasbi.

“Tak seharusnya berkata demikian, bukan malah melindungi warga negara karena dirinya adalah bagian dari negara yang seharusnya bisa memberikan pernyataan solutif agar bisa menjamin kebebasan pers dan melindungi hak-hak warga negara. Dirinya malah berseloroh yang tak masuk akal. Sungguh amat melukai kita semua,“ ungkap Sutisna dalam keterangannya, Minggu malam, 23 Maret 2025.

Sutisna juga mengatakan bahwa pernyataan Hasan Nasbi merupakan klimaks dari betapa buruknya tata komunikasi hingga kebijakan yang ada dalam struktur kabinet merah putih Prabowo-Gibran. 

“Tentu kita tak mungkin lupa terkait polemik gas elpiji 3 kg beberapa waktu lalu yang merupakan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang hampir saja membuat gejolak di masyarakat, karena tidak ada perencanaan yang matang dan terkesan serampangan,” jelasnya. 

“Belum lagi menteri BUMN Erick Thohir yang terkesan tak beres dalam mengatasi tata kelola BBM kita, dengan adanya Mega korupsi di Pertamina hingga Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang gagal menjaga stabilitas harga minyak subsidi MinyaKita. Produk yang sejatinya menjadi tumpuan masyarakat miskin, justru mengalami kelangkaan dan kenaikan harga,” tambah Sutisna.

Lanjut dia, seharusnya dalam situasi yang tak pasti ini, para menteri maupun jajaran kabinet yang ada bisa lebih berhati-hati baik dalam membuat kebijakan maupun berkomunikasi kepada masyarakat. 

“Jangan asal bunyi, membuat situasi makin runyam. Apalagi kita lihat saat ini IHSG kita makin anjlok, akibat dari adanya krisis kepercayaan baik pasar maupun publik terhadap pemerintah saat ini,” tegasnya.

Sutisna juga mengatakan kabar akan ada reshuffle secara makro pasca lebaran nanti oleh Presiden, tentunya harus segera mengganti nama-nama yang kerap bermasalah hingga menjadi musuh rakyat akibat dari ulahnya tersebut. 

“Jangan sampai Presiden lamban dalam mendeteksi siapa bermasalah dan bisa berefek kepada Presiden itu sendiri,” imbuh dia.

Menurutnya, masih banyak anak bangsa yang kompeten dan memiliki jam terbang mumpuni yang bisa membantu Presiden dalam mewujudkan Asta Cita. 

“Salah satunya adalah Harvick Hasnul Qolbi yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dirinya pernah menolak secara tegas agar jangan sampai ada impor beras lagi. Hal itu berdasarkan hasil curhatan para petani kepada dirinya. Mengingat kala itu stok beras kita masih sangat surplus, apabila jadi impor. Tentu akan memberatkan petani,” bebernya.

Sutisna berharap bahwa Presiden harus segera mewujudkan Reshuffle Kabinet tersebut. Agar tak ada lagi menteri maupun jajarannya yang bekerja serampangan. 

“Apalagi dalam situasi sekarang, ada hal yang paling fundamental yakni memperbaiki situasi ekonomi dan mengembalikan kepercayaan publik agar pemerintah ini bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi-misi tersebut,” tandas Sutisna.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya