Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

Dunia

Para Ahli Skeptis dengan Proyek Golden Dome Trump

MINGGU, 23 MARET 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah mengupayakan pengembangan sistem pertahanan "Golden Dome" atau "Kubah Emas" yang bertujuan untuk melindungi seluruh Amerika Serikat dari ancaman rudal jarak jauh. 

Namun, proyek ambisius ini menimbulkan banyak pertanyaan dari para ahli militer dan strategis.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, Gedung Putih telah memberi instruksi kepada pejabat militer bahwa tidak ada batasan anggaran untuk proyek ini. 


Golden Dome diklaim sebagai upaya untuk menciptakan sistem pertahanan yang mirip dengan "Iron Dome" milik Israel, tetapi dengan cakupan yang jauh lebih luas.

Trump telah lama menekankan kebutuhan Amerika Serikat untuk memiliki sistem pertahanan rudal canggih. Namun, banyak ahli mempertanyakan kelayakan teknis dan ekonominya. 

Sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel dirancang untuk melindungi wilayah kecil dari ancaman rudal jarak pendek, sementara Golden Dome diusulkan untuk mencakup seluruh AS dari serangan rudal balistik antarbenua dan hipersonik.

Meskipun demikian, Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif yang menginstruksikan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menyusun rencana pengembangan dan implementasi Golden Dome sebelum 28 Maret. 

Pejabat senior Pentagon menegaskan bahwa upaya sedang dilakukan untuk memenuhi perintah ini.

Namun, banyak pihak skeptis terhadap kemungkinan keberhasilan proyek ini. Laksamana Muda Pensiunan Mark Montgomery mengatakan bahwa meskipun pembuatan sistem pertahanan rudal balistik dapat dilakukan dalam waktu 7 hingga 10 tahun, sistem itu akan memiliki keterbatasan serius. 

"Semakin Anda ingin mendekati 100 persen efektivitas, semakin mahal biayanya," kata dia, seperti dimuat CNN pada Minggu, 23 Maret 2025.

Para pengamat juga mencatat potensi keuntungan besar bagi perusahaan senjata AS dari proyek ini. 

Lockheed Martin, misalnya, telah mulai mempromosikan keterlibatannya dalam Golden Dome. Badan Pertahanan Rudal AS juga telah menerima lebih dari 360 proposal dari perusahaan yang tertarik untuk membantu pengembangan sistem ini.

Namun, para ahli menekankan bahwa sistem pertahanan rudal berbasis ruang angkasa akan membutuhkan ribuan satelit dan pencegat, yang biayanya bisa sangat besar. 

John Tierney, mantan anggota Kongres dan kini Direktur Eksekutif Pusat Pengendalian Senjata & Non-Proliferasi, menyebut proyek ini sebagai "lelucon" dan "penipuan" yang akan menghabiskan miliaran dolar tanpa jaminan keberhasilan.

"Secara strategis, itu tidak masuk akal. Secara teknis, itu tidak masuk akal. Secara ekonomi, itu tidak masuk akal," ujar Tierney.

Selain itu, para ahli memperingatkan bahwa pengembangan sistem seperti Golden Dome dapat memicu reaksi dari negara-negara bersenjata nuklir seperti Rusia dan Tiongkok. 

Mereka dapat memperluas persenjataan rudal mereka untuk mengatasi sistem pertahanan AS, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam stabilitas global.

Sementara pemerintahan Trump terus mendorong proyek ini, banyak yang masih mempertanyakan apakah Golden Dome benar-benar dapat memberikan perlindungan atau justru akan menjadi proyek ambisius yang mahal dan sulit direalisasikan.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya