Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

Dunia

Para Ahli Skeptis dengan Proyek Golden Dome Trump

MINGGU, 23 MARET 2025 | 10:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintahan Presiden Donald Trump tengah mengupayakan pengembangan sistem pertahanan "Golden Dome" atau "Kubah Emas" yang bertujuan untuk melindungi seluruh Amerika Serikat dari ancaman rudal jarak jauh. 

Namun, proyek ambisius ini menimbulkan banyak pertanyaan dari para ahli militer dan strategis.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, Gedung Putih telah memberi instruksi kepada pejabat militer bahwa tidak ada batasan anggaran untuk proyek ini. 


Golden Dome diklaim sebagai upaya untuk menciptakan sistem pertahanan yang mirip dengan "Iron Dome" milik Israel, tetapi dengan cakupan yang jauh lebih luas.

Trump telah lama menekankan kebutuhan Amerika Serikat untuk memiliki sistem pertahanan rudal canggih. Namun, banyak ahli mempertanyakan kelayakan teknis dan ekonominya. 

Sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel dirancang untuk melindungi wilayah kecil dari ancaman rudal jarak pendek, sementara Golden Dome diusulkan untuk mencakup seluruh AS dari serangan rudal balistik antarbenua dan hipersonik.

Meskipun demikian, Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif yang menginstruksikan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menyusun rencana pengembangan dan implementasi Golden Dome sebelum 28 Maret. 

Pejabat senior Pentagon menegaskan bahwa upaya sedang dilakukan untuk memenuhi perintah ini.

Namun, banyak pihak skeptis terhadap kemungkinan keberhasilan proyek ini. Laksamana Muda Pensiunan Mark Montgomery mengatakan bahwa meskipun pembuatan sistem pertahanan rudal balistik dapat dilakukan dalam waktu 7 hingga 10 tahun, sistem itu akan memiliki keterbatasan serius. 

"Semakin Anda ingin mendekati 100 persen efektivitas, semakin mahal biayanya," kata dia, seperti dimuat CNN pada Minggu, 23 Maret 2025.

Para pengamat juga mencatat potensi keuntungan besar bagi perusahaan senjata AS dari proyek ini. 

Lockheed Martin, misalnya, telah mulai mempromosikan keterlibatannya dalam Golden Dome. Badan Pertahanan Rudal AS juga telah menerima lebih dari 360 proposal dari perusahaan yang tertarik untuk membantu pengembangan sistem ini.

Namun, para ahli menekankan bahwa sistem pertahanan rudal berbasis ruang angkasa akan membutuhkan ribuan satelit dan pencegat, yang biayanya bisa sangat besar. 

John Tierney, mantan anggota Kongres dan kini Direktur Eksekutif Pusat Pengendalian Senjata & Non-Proliferasi, menyebut proyek ini sebagai "lelucon" dan "penipuan" yang akan menghabiskan miliaran dolar tanpa jaminan keberhasilan.

"Secara strategis, itu tidak masuk akal. Secara teknis, itu tidak masuk akal. Secara ekonomi, itu tidak masuk akal," ujar Tierney.

Selain itu, para ahli memperingatkan bahwa pengembangan sistem seperti Golden Dome dapat memicu reaksi dari negara-negara bersenjata nuklir seperti Rusia dan Tiongkok. 

Mereka dapat memperluas persenjataan rudal mereka untuk mengatasi sistem pertahanan AS, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam stabilitas global.

Sementara pemerintahan Trump terus mendorong proyek ini, banyak yang masih mempertanyakan apakah Golden Dome benar-benar dapat memberikan perlindungan atau justru akan menjadi proyek ambisius yang mahal dan sulit direalisasikan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya