Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Politisi PDIP, Aria Bima/RMOL
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memandang pesimis terhadap perbaikan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digulirkan lewat revisi sejumlah undang-undang (UU) terkait.
Politisi PDIP Aria Bima menuturkan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang telah berlangsung memuat banyak catatan korektif dari banyak pihak, termasuk yang dibahas dalam diskusi publik Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia pada Selasa lalu, 18 Maret 2025.
"(Tahun pemilu dan pilkada) 2024 tantangan berat sistem demokrasi Indonesia. Mulai politik uang, beban penyelenggara, politik identitas, putusan MK soal ambang batas presiden," ujar Aria dikutip Kamis, 20 Maret 2025.
Menurut Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini, anomali yang terjadi pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berbeda dari pengalaman di penyelenggaraan sebelumnya.
Aria memberikan contoh bagaimana pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya tidak memuat pelanggaran yang separah 2024.
"Saya sebagai timses pilkada. Pak Jokowi enggak pake duit maju Walikota 2005. Enggak ada duit Pak Jokowi. Waktu itu suaranya 37 persen dari 3 calon. Masuk putaran dua juga enggak ada duit, menang 90 persen suaranya," urai Aria.
"Saya melihat Pilpres 2014 dan 2019 itu, Pak Jokowi menang dari Pak Prabowo hanya 56 persen. Jadi Pemilu masih sangat gairah, timses dan partai habis-habisan kerja. PDI hanya ada tambahan satu persen (di) 2019. Di 2014 dari 16 menjadi 18 persen," sambungnya.
Dia memandang, perbandingan fakta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dialami sebelum tahun politik 2024 menunjukkan adanya kecenderungan pelanggaran yang masih minum.
"Ini menunjukkan bahwa instrumen penyelenggara, instrumen aparat ,kalau ada kecurangan, itu karena ada kedekatan, bukan karena sistemik. Bantunya paling ke pengamanan suara," ucapnya.
Oleh karena itu, pengalaman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diharapkan menjadi pembelajaran untuk perbaikan ke depan.
Tetapi baginya, perbaikan regulasi tidak cukup untuk mengubah pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada menjadi lebih baik, tetapi mesti ada komitmen dari pimpinan negara.
"Setelah saya lihat, mau bikin aturan sehebat apa pun, demokrasi bisa berjalan sangat tergantung niat baik kepala negara. Mau kita mau bikin aturan bagaimanapun," katanya.
"Contohnya Dana Desa, itu kan sangat mulia. Tapi (saya) tidak habis pikir, ketakutan kepala desa, dipanggil aparat itu sangat ketakutan," demikian Aria menambahkan.
