Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menekankan penguatan isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial/Ist
Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif (INKLUSI), berusaha meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Kali ini, INKLUSI bersama para mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berbagi inisiatif serta komitmen dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kebijakan yang inklusif melalui acara diskusi bertema "Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia”.
Dialog ini menyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan inklusif yang berlandaskan prinsip Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Turut hadir meramaikan diskusi ini adalah Aisyiyah, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan KEMITRAAN.
Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menekankan bahwa penguatan isu GEDSI bukan hanya tentang memenuhi target statistik, tetapi juga tentang menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan.
"Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu GEDSI menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujarnya, dikutip Rabu 19 Maret 2025.
Kesetaraan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Kate Shanahan juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, merupakan kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai target-target tersebut secara lebih efektif dan berkelanjutan.
"INKLUSI bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil di 32 provinsi untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengintegrasikan perspektif GEDSI, sehingga dapat mendorong kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan," tambahnya.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan nasional telah mengakomodasi isu GEDSI, tantangan tetap masih ada pada tingkat implementasi di lapangan.
"Kami menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa kebijakan yang inklusif dapat diimplementasikan secara maksimal," jelasnya.
Hal senada juga dinyatakan oleh Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga implementasi yang efektif dan merata.
"Banyak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang menghalangi mereka untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat<' ujar Joni.
"Melalui Program INKLUSI, kami terus mendorong kebijakan yang memastikan aksesibilitas, non-diskriminasi, dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menikmati hak dan kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya," tutupnya.
