Berita

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus/Net

Politik

Deddy Sitorus Bakal Dilaporkan ke MKD dan Bareskrim

SELASA, 18 MARET 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus terkait informasi ada utusan datang meminta Jokowi tidak dipecat dari keanggotaan partai dan mendorong Sekjen Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya merupakan fitnah dan framing jahat.

Hal itu dimaksudkan untuk mendiskreditkan Presiden ke-7 RI Jokowi beserta keluarganya. 

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menyatakan siap melaporkan fitnah keji yang dilakukan Deddy Sitorus tersebut.


“Setelah melakukan kajian mendalam, pertimbangan dan rapat pengurus tingkat nasional, Rampai Nusantara memutuskan, menugaskan dan memberikan kuasa secara hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rampai Nusantara untuk melaporkan Deddy Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Bareskrim Mabes Polri,” ujar Semar kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

Jokowi selaku Dewan Pembina Rampai Nusantara bakal dibelanya dengan segenap kekuatan.

Semar pun mengecam dan mengingatkan bahwa pernyataan Deddy Sitorus merupakan tudingan tidak berdasar. 

“Itu asal bunyi atau fitnah serta ujaran kebencian yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum,” tegasnya. 

Menurut dia, serangan ugal-ugalan yang dilakukan Deddy Sitorus kepada Jokowi telah melampaui batas kewajaran yang dianggap sebagai tindakan sistematis untuk menjatuhkan nama baik Jokowi dan keluarga. 

“Kami meminta aparat penegak hukum dalam hal ini bareskrim polri untuk dapat menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut karena serangan Deddy Sitorus kepada Jokowi tidak memiliki dasar kebenaran hanya fitnah tanpa bukti juga telah membuat gaduh di masyarakat dan juga meminta MKD dapat memproses laporan Rampai Nusantara karena diduga kuat Deddy Sitorus melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik,” bebernya.

Rampai Nusantara menilai kasus yang menimpa sekjen PDIP Hasto Kristiyanto murni kasus hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi terkait suap-menyuap dan menghalangi penyidikan. 

“Hal itu harusnya dihadapi dengan jantan dan tidak menggunakan cara-cara fitnah, mengkambinghitamkan orang lain untuk menarik simpati dan membangun framing agar kasusnya seolah-olah menjadi peristiwa politik dan kami tegaskan Hasto Kristiyanto Tahanan Kasus Korupsi bukan tahanan politik,” jelas dia. 

Ia pun menghimbau masyarakat tidak terprovokasi atau terpengaruh atas pernyataan Deddy Sitorus maupun kader PDIP lainya yang sengaja menyebar hoax dan isu murahan dengan menyerang Jokowi.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya