Berita

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara/RMOLNetwork

Politik

Tak Ada Alasan Bagi Pemerintah Tunda Pengangkatan CASN

SELASA, 18 MARET 2025 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah mengumumkan percepatan proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pengangkatan CPNS akan diselesaikan paling lambat Juni 2025, sementara PPPK tahap I dan II ditargetkan rampung pada Oktober 2025.

Keputusan ini diapresiasi Anggota Komisi II DPR, Mohammad Toha. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pengangkatan para CPNS.


"Negara mulai hadir memenuhi janjinya, memprioritaskan kepentingan mendesak untuk keadilan dan kepastian jaminan atas kebutuhan dasar hak-hak masyarakat," kata Toha, Selasa 18 Maret 2025.

Toha sempat meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024. Di mana berdasarkan surat tersebut, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026. 

Keputusan ini dinilai tidak sesuai jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 yang seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. Sedangkan peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, sedangkan tahap 2 pada Juli 2025.

Dengan adanya desakan dari berbagai kalangan, pemerintah akhirnya mengubah kebijakan tersebut dan mempercepat pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025, dan PPPK tahap I dan II paling lambat pada Oktober 2025.

"Alasan PKB sebelumnya, menolak SE Menpan RB dan meminta mencabutnya, dalam rangka check and balances, untuk saling mengingatkan, apabila ada kebijakan yang keliru, maka harus diluruskan," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya