Berita

Ilustrasi/AI

Bisnis

Kebijakan Pemerintah Turut jadi Pendorong Jatuhnya Pasar Modal

SELASA, 18 MARET 2025 | 14:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pasar Indonesia mengalami kejatuhan yang drastis.

Indeks Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam hingga 6,6 persen ke level 6.034,  pada Selasa siang, 18 Maret 2025

Sebelumnya,  pada 20 November 2023, IHSG merosot dari 7.904 menjadi 6.246. Hal ini menciptakan guncangan besar bagi investor domestik maupun asing.


Penurunan tajam ini diyakini tidak hanya disebabkan oleh faktor global, melainkan juga kebijakan domestik yang kontroversial.

Disebut-sebut bahwa beberapa kebijakan pemerintah menjadi katalis utama hancurnya kepercayaan pasar:

Salah satunya adalah penghapusan pencatatan utang KUR.

Kebijakan menghapus pencatatan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) di neraca keuangan bank BUMN membuat investor meragukan transparansi dan kualitas aset bank.

Penghapusan Hutang UMKM Rp12,5 Triliun juga menjadi pendorong kejatuhan.

Penghapusan utang UMKM tanpa skema restrukturisasi yang jelas membuat BRI, yang memiliki portofolio besar di sektor ini, terpuruk.

Investor mengkhawatirkan dampak jangka panjang pada likuiditas dan solvabilitas bank. Tanpa mitigasi risiko yang terukur, ini bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan perbankan.

Beberapa pendapat yang disaring RMOL menduga bahwa pembentukan Danantara serta Koperasi Merah Putih juga memicu kekhawatiran.
Pemerintah menginisiasi pembentukan 80.000 koperasi desa dengan pinjaman Rp400 triliun dari bank BUMN (Rp5 miliar per desa).

Risiko kredit macet yang tinggi membuat investor asing menarik diri dari pasar, mengantisipasi krisis perbankan.

Kemudian adanya kebijakan fiskal yang mengguncang defisit anggaran.

Peningkatan belanja negara tanpa strategi pendanaan yang jelas memperlebar defisit anggaran.

Kemudian, kurangnya komunikasi yang terstruktur dari pemerintah dan otoritas keuangan terkait rencana pemulihan pasar memperbesar ketidakpastian.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya