Pengusaha Andi Narogong/Net
Mantan terpidana kasus korupsi KTP elektronik, Andi Agustinus alias Andi Narogong, selaku pengusaha pelaksana proyek KTP-el kembali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Andi Narogong diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos pada hari ini, Selasa, 18 Maret 2025.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Selasa siang, 18 Maret 2025.
Paulus Tannos sendiri telah ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat setelah jadi buronan KPK. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (
provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.
Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi terhadap Paulus Tannos.
Paulus Tannos telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2019 bersama tiga orang lainnya, yakni Miryam S Haryani selaku anggota DPR periode 2009-2014, Isnu Edhi Wijaya selaku Dirut Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, dan Husni Fahmi selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik.
Pada 13 November 2017 lalu, Miryam telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus pemberian keterangan palsu saat bersaksi di sidang kasus korupsi KTP-el.
Sementara untuk Husni Fahmi dan Isnu Edhi Wijaya, masing-masing divonis penjara 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 31 Oktober 2022.
Dalam kasus korupsi KTP-el, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Paulus diduga diperkaya sebesar Rp145,85 miliar, Miryam Haryani diduga diperkaya sebesar 1,2 juta dolar AS, manajemen bersama konsorsium PNRI diduga diperkaya sebesar Rp137,98 miliar, Perum PNRI diduga diperkaya sebesar Rp107,71 miliar, serta Husni Fahmi diduga diperkaya sebesar 20 ribu dolar AS dan Rp10 juta.
