Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno/Ist

Politik

Eddy Soeparno: Premanisme Berkedok Ormas Gangguan Serius Target Pertumbuhan Ekonomi

SENIN, 17 MARET 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) dinilai turut berkontribusi terhadap kondusifitas iklim investasi di Indonesia.

Bahkan, kata Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, besarnya investor mengambil sikap “wait and see”, karena mereka menunggu tindakan riil pemerintah untuk menindak aksi-aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha.

Menurutnya, premanisme berkedok ormas ini adalah gangguan serius yang harus diberantas. Apalagi pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.


"Target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok Ormas atau organisasi lain bukan saja merusak iklim investasi," tegas Eddy kepada wartawan, Senin 17 Maret 2025.

Dia menegaskan, kerugian terhadap premanisme berkedok investasi ini bukan hanya dari sisi material semata, tapi juga kerugian bagi tenaga kerja yang tidak bisa terserap dari investasi dan industrialisasi.

Pertama, kata Wakil Ketua Umum PAN itu, reputasi iklim investasi Indonesia yang dianggap tidak kondusif ini adalah masalah serius. Jika para investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan angkat kaki dari Indonesia, gelombang PHK atau kegagalan penyerapan tenaga kerja tidak mungkin bisa dihindari.

"Padahal setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru yang siap kerja. Premanisme ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran terdidik meningkat," lanjutnya.

Kedua, lanjut Eddy, adalah kerugian bagi Indonesia karena perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia memutuskan memindahkan investasinya ke negara lain, karena terganggu premanisme ormas ini.

"Seperti pernyataan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang," tuturnya.

"Bahkan, ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya